Connect with us

Hukum

DPR Sebut RUU Larangan Minol Kecualikan Penggunaan untuk Medis, Keagamaan, dan Adat-Istiadat

Published

on

DPR Sebut RUU Larangan Minol Kecualikan Penggunaan untuk Medis, Keagamaan, dan Adat-Istiadat - BN Nasional

Jakarta, BN Nasional – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) Badan Legislasi DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan adanya ketentuan pengecualian penggunaan alkohol untuk dunia medis, upacara keagamaan, dan adat-istiadat, khususnya upacara keagamaan.

Meskipun demikian, pada dasarnya, menurut Bukhori, alkohol merupakan minuman membahayakan ketika dikonsumsi di luar batas sehingga butuh pelarangan yang tegas.

“Dalam hal digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya anestesi, pengobatan, dan sebagainya, untuk acara adat keagaman tertentu, itu masih bisa dipahami dan itu bisa dikecualikan. Namun, RUU ini kalau kontennya kalau tidak ditegaskan dilarang maka akan bisa membahayakan anak generasi kita,” ujar Bukhori dikutip dari Parlementaria, Rabu 9 Maret.

Anggota Fraksi PKS DPR RI itu menegaskan bahkan sebelum RUU ini disahkan menjadi undang-undang, di beberapa daerah, seperti Provinsi Papua dan Kabupaten Manokwari, sudah memiliki peraturan daerah tentang minol tersebut. Yaitu, Perda Nomor 22 tahun 2016 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua; serta Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol.

“Artinya itu menunjukkan betapa sebenarnya kalau kita ingin meng-capture Papua yang merupakan representasi satu wilayah yang tidak terlalu heterogen sebagaimana Jakarta, tetapi tetap bisa menerapkan (aturan mengenai larangan Minol) itu,” tambah Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Selain itu, ia turut menanggapi adanya penggunaan alkohol dalam bentuk minuman berfermentasi, seperti tuak, arak, dan brem, baik untuk upacara keagamaan Umat Hindu dan/atau perekonomian masyarakat di Bali. Ia pun memastikan adanya RUU Larangan Minol ini tidak akan menggangu kegiatan tersebut.

Bahkan, jelasnya, adanya RUU ini semakin melindungi aktivitas perekonomian masyarakat Bali dari adanya miras ilegal atau oplosan yang tak berizin dari pemerintah.

“Misalnya tentang pemasaran minuman keras atau arak lokal itu kan nanti tidak bisa di sembarang tempat, harus berizin, hotel misalnya harus yang bintang lima. Sehingga, para penggunanya itu memang harus orang-orang yang sadar akan pengunannya sehingga tidak membahayakan,” tambah legislator dapil Jawa Tengah I tersebut.

Meskipun demikian, ia pun mengakui kendala utama pembahasan RUU yang sejak periode DPR RI 2009-2014 ini diusulkan pun masih mandeg pada judul. Sebab, menurutnya kata “Larangan” dinilai terlalu ketat sehingga mengkhawatirkan banyak pihak. “Tetapi saya kira hukum itu harus ada kepastian dan tidak boleh abu-abu, harus hitam-putih,” tutup Bukhori.

Sumber

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bisnis

Merusak Lingkungan dan Rugikan Negara, Komisi IV DPR RI Tertibkan Kawasan Tambang Batu Bara

Published

on

Jakarta, BN Nasional – Komisi IV DPR RI bersama dengan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menertibkan kawasan tambang batu bara yang izinnya dipegang oleh PT Mulia Persada Kartanegara, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

PT Mulia Persada Kartanegara telah beroperasi di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlaku.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyesalkan adanya eksploitasi tambang batu bara telah yang merusak lingkungan dan ekosistem alam, dan pastinya merugikan negara.

Andi mengatakan, bahwa perlunya turun tangan negara untuk menghukum setegas-tegasnya para oknum yang bermain nakal terhadap hukum.

“Keluhan masyarakat, seperti sumber air yang bermasalah, jalan yang berlubang dan berbahaya buat masyarakat. Kita mendorong kepada pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” kata Andi.

“Selain itu, memberikan ruang lingkup pemerintah dan aparatnya untuk melakukan penertiban dan penindakan secara perdata ataupun pidana,” tambahnya.

Disaat bersamaan, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menambahkab, tidak boleh ada pihak yang bermain, baik itu pemerintah, Kepolisian bahkan Kejaksaan.

Diperlukan sinergi yang sigap dari seluruh instrumen yang berkaitan. Dimana salah satu kasus ditemui ialah perusahaan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Ia harap agar kasus ini bisa cepat diproses secara hukum.

“Tadi saat kami tinjau salah satu kawasan tambang batu bara disini, salah satu operator menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah ada. Namun, kami melihat kesalahan dimana perusahaan seharusnya memiliki IPPKHnya terlebih dahulu, kemudian IUP baru dikeluarkan. Karena itu, hari ini pun kali langsung berikan penyegelan dikawasan ini,” kata Oni Surono.

Dari penindakan tersebut, Komisi IV DPR RI akan menidaklanjuti kasus ini melalui rapat kerja gabungan dengan seluruh instrumen terkait. Sekaligus menginventarisir dan mengusulkan penyegelan terhadap tambang di kawasan hutan yang belum ada izinnya.

Komisi IV mendorong pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lingkungan dan Kehutan.

Continue Reading

Dunia

Kepala BP2MI: Presiden Jokowi Instruksikan Lindungi PMI dari Rambut sampai Ujung Kaki

Published

on

Kepala BP2MI: Presiden Jokowi Instruksikan Lindungi PMI dari Rambut sampai Ujung Kaki

Jakarta, BN Nasional – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjamin perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri secara resmi.

“Presiden Jokowi menginstruksikan untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Presiden juga meminta agar pembelaan terhadap PMI harus diwujudkan melalui pelayanan dan fasilitas,” kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat menyampaikan pengarahan kepada calon PMI di Auditorium Universitas Negeri Semarang (Unnes), Minggu 22 Januari, disitat Antara.

Selain memberikan jaminan perlindungan kepada PMI, BP2MI juga memberikan sejumlah fasilitas yang setara dengan pejabat negara.

Salah satunya dengan membekali surat kepercayaan negara yang sebelumnya hanya diberikan kepada duta besar.

“Fasilitas lain yang kami berikan, sebut saja lobi khusus PMI di beberapa bandara, hingga jalur khusus pada saat pemeriksaan keimigrasian. Fasilitas ini sebagai bentuk kepedulian negara dan penghargaan kami kepada para pahlawan devisa,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, sekitar 17 ribu calon PMI mengikuti tahapan verifikasi dokumen pendaftaran dan nantinya akan diberangkatkan secara resmi ke Korea Selatan dalam Program G to G Korea Selatan Sektor Manufaktur dan Perikanan.

Benny menyebut, jumlah pendaftar yang tertarik bekerja di negara bagian Asia Timur merupakan yang terbanyak dibanding tahun sebelumnya karena tahun ini calon PMI di Korea Selatan mencapai 35 ribu pendaftar.

“Dari jumlah pendaftar, terbanyak memang di Jawa Tengah, yang mencapai sekitar 17 ribu. Mereka akan diseleksi sesuai kuota yang diberikan yakni sebanyak 12 ribu sampai 18 ribu, khusus di Korea Selatan,” tuturnya.

Jumlah kuota itu juga yang terbanyak dibanding tahun sebelumnya yang berkisar empat sampai tujuh ribu kuota.

Selain Korea Selatan, BP2MI juga memfasilitasi masyarakat yang akan bekerja di Polandia, Jepang, dan sejumlah negara lain.

“Mulai kepemimpinan kami, verifikasi dokumen sudah bisa dilaksanakan di masing-masing provinsi, dan tidak lagi terpusat di kota-kota tertentu di Pulau Jawa. Kebijakan ini lebih adil untuk memudahkan calon PMI yang berasal dari luar Jawa,” tandasnya. (Tr)

Sumber.
https://voi.id/berita/246884/kepala-bp2mi-presiden-jokowi-instruksikan-lindungi-pmi-dari-rambut-sampai-ujung-kaki

Continue Reading

Hukum

Kemenkopolhukam Perlu Berikan Atensi Khusus Antisipasi Gangguan Keamanan Papua

Published

on

Kemenkopolhukam Perlu Berikan Atensi Khusus Antisipasi Gangguan Keamanan Papua

Jakarta, BN Nasional – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), untuk memberikan atensi khusus guna mengantisipasi gangguan keamanan di Papua. Baik TNI, Polri, maupun BIN, menurutnya perlu melakukan langkah terukur di lapangan untuk memastikan masyarakat sipil tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal.

“Kemenkopolhukam wajib memberi atensi khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Tanah Papua,” kata Christina.

Dia pun menegaskan bahwa wilayah yang belakangan sering menjadi pusat gangguan keamanan, seperti Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, dan daerah lain yang dianggap rawan, harus mendapat perhatian lebih.

“Saya meyakini panglima TNI, para kepala staf angkatan, dan Kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan,” katanya.

Dilanjutkannya, hal yang tidak bisa dipungkiri terkait dinamika politik usai penangkapan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK akan dimanfaatkan kelompok sipil bersenjata atau pihak lain untuk meningkatkan eskalasi. Hal itu menurutnya perlu diantisipasi secara serius.

“DPR memandang perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan masyarakat sipil di daerah-daerah rawan yang disebutkan tadi. Gelombang pengungsian yang ada saat ini dari daerah-daerah tersebut membutuhkan asistensi keamanan baik dari TNI maupun Polri,” katanya.

Selama situasi di lapangan dapat dikendalikan oleh aparat, ia menilai masyarakat sipil yang memilih tetap tinggal harus mendapatkan kepastian akan keamanan mereka.

“DPR akan terus mendorong upaya damai dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di Tanah Papua. Pemerintah pusat perlu memastikan langkah persuasif dialogis dengan berbagai pihak agar Papua bisa kembali aman dan damai,” jelasnya. (Louis)

Continue Reading

Trending