Jakarta, BN Nasional – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, besaran asumsi ini dinilai realistis.

“Pemerintah memandang asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditarget pada tahun depan adalah sebuah proyeksi yang realistis,” ujarnya melalui keterangan tertulis dikutip Rabu, 31 Mei

Dia menjelaskan, sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global maupun faktor-faktor domestik.

Prospek pertumbuhan dari sisi global untuk pada 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun ini yang dianggap sebagai tahun yang paling lemah.

“Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun depan dan akan sedikit membaik menjadi 3,0 persen di 2024. Dilihat dari volume perdagangan dunia diperkirakan juga lebih baik atau pulih, meningkat dari 2,4 persen di tahun 2023 menjadi tumbuh 3,5 persen tahun 2024,” tuturnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan didukung produk hilirisasi yang terus diperkuat untuk menopang daya saing produk ekspor Indonesia.

Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi dari sisi agregat demand juga diperkirakan akan menguat ditopang penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

Selain itu, ada juga percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural turut diperkirakan mendorong aktivitas perekonomian.

Namun demikian, menanggapi pandangan fraksi terhadap besaran asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah sepakat tentang pentingnya peningkatan kewaspadaan gejolak global.

“Oleh karena itu, kita akan terus melakukan antisipasi dari berbagai tantangan lain baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Masalah perubahan iklim dan perkembangan teknologi informasi dan digital yang cepat, serta ancaman pandemi juga masih menjadi risiko yang harus kita perhitungkan,” tutup dia.

Jakarta, BN Nasional – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mewakili pemerintah secara resmi telah mengajukan Rancangan APBN 2024 untuk dibahas bersama dengan DPR.

Dalam pemaparannya di Kompleks Parlemen hari ini, bendahara negara menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan belanja tahun depan sebesar Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun. Sementara untuk sisi pendapatan ditargetkan sebesar Rp2.719,1 triliun sampai dengan Rp2.865,3 triliun.

“Ini menjadikan defisit APBN 2024 sebesar Rp496,6 triliun hingga Rp610 triliun atau 2,16 persen sampai 2,64 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini lebih rendah dari ketetapan APBN 2022 yang sebesar 2,84 persen dari PDB,” ujarnya pada Selasa, 30 Mei.

Menkeu mengungkapkan, belanja negara akan disebar ke dalam dua klaster utama, yaitu belanja pemerintah pusat Rp2.400,7 triliun-Rp2.631, 2 triliun, dan transfer ke daerah Rp815 triliun-Rp845 triliun.

Adapun pendapatan negara dihimpun dari penerimaan perpajakan Rp2.280,3 triliun-Rp2.355,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp436,6 triliun-Rp504,9 triliun. Serta yang terakhir adalah hibah sebesar Rp2,3 triliun sampai 4,6 triliun.

Lebih lanjut, keseimbangan primer APBN di tahun depan minus Rp156, 8 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp496,6 triliun hingga Rp610,9 triliun.

“APBN sebagai instrumen fiskal mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Menkeu Sri Mulyani. (Tr/Rd)

Jakarta, BN Nasional – PT Freeport Indonesia (PTFI) diketahui menjadi salah satu dari lima perusahaan yang telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah terkait ekspor mineral hingga setahun ke depan. Hal itu dikarenakan pemerintah melihat komitmen freeport dalam membangun fasilitas pemurnian konsentrat tembaga.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas pun menyebut saat ini progres smelter konsentrat tembaga milik perusahaannya sudah menyentuh 70%. Tony merencanakan konstruksi fisik smelter itu akan rampung akhir tahun dan dilanjutkan tahap pre-commissioning dan commissioning.

“Progresnya (smelter) sudah 70%, akhir tahun konstruksi fisiknya akan selesai dan lanjut pre-commissioning dan commisioning sehingga diharapkan Mei-Juni (2024) bisa beroperasi,” kata Tony di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Namun demikian, PTFI agaknya harus mempercepat progres smelter konsentrat tembaga itu. Pasalnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif sudah mengingatkan bahwa apabila pembangunan smelter tak mencapai 90% pada 10 Juni 2024 mendatang, maka jaminan kesungguhan sebesar 5% dari total penjualan selama Oktober 2019 hingga Januari 2022 akan disetorkan kepada kas negara.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR, Arifin menyebut kebijakan itu diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Dalam Negeri.

Bahkan, perusahaan juga akan dikenakan denda administratif atas keterlambatan pembangunan. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut denda administratif itu sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan.

“Kemudian pemegang IUP/IUPK yang melakukan ekspor pada periode perpanjangan akan dikenakan denda yang nantinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” kata Arifin, Rabu (24/5/2023).

Di tempat berbeda, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid turut angkat bicara soal lima perusahaan, termasuk PTFI, yang mendapat relaksasi atau perpanjangan izin ekspor mineral hingga setahun ke depan.

Arsjad mengingatkan agar perusahaan yang mendapat perpanjangan izin ekspor agar tetap mengejar hilirisasi dalam rangka menciptakan nilai tambah. Pasalnya, pemerintah secara tidak langsung terpaksa untuk memberikan relaksasi untuk memastikan industri dalam negeri siap memurnikan bahan mentah komoditas mineral.

“Relaksasi itu perlu dilakukan utuk menunggu kesiapan, bukan berarti dia (perusahaan) bisa rileks terus,” kata Arsjad.

Lebih lanjut, Tony Wenas juga memberi tanggapan soal proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport yang akan berakhir tahun 2041 mendatang. Dia menyebut perusahaan akan mengikuti arahan dari pemerintah seputar pengajuan perpanjangan IUPK itu.

Pengajuan perpanjangan IUPK, sambungnya, dilakukan karena lahan milik PTFI punya sumber daya mineral yang melimpah dan sangat disayangkan apabila pengelolaannya tidak dilanjutkan. Untuk itu, apapun arahan dari pemerintah akan dituruti oleh PTFI, bahkan termasuk kewajiban divestasi 10% saham.

“Iya, apapun arahannya dari pemerintah akan kita ikuti, termasuk divestasi,” kata Tony.

Sebelumnya, Arifin Tasrif menjabarkan bahwa dalam aturan yang berlaku, smelter terintegrasi bisa melakukan perpanjangan IUPK jika masih memiliki sumber cadangan. Merujuk PP Nomor 1 Tahun 2017, perpanjangan IUPK dipersyaratkan paling cepat lima tahun sebelum IUPK berakhir dan selambatnya setahun sebelum berakhirnya jangka waktu operasional produksi.

Ia menyebut pertimbangan untuk memperpanjang IUPK PT Freeport Indonesia dilakukan dalam rangka memberi kepastian usaha. Dengan adanya kepastian usaha, maka PTFI akan mengalokasikan anggarannya untuk melakukan eksplorasi tambahan.

“Mencari tambang kan harus diintip dulu, dikorek dulu. Setelah ketahuan ada sekian, anggarannya baru dialokasikan karena kondisi tambang di bawahnya saat ini kan Papua sumbernya juga cukup bagus,” katanya. (Louis/Rd)