Jakarta, BN Nasional – Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto mengatakan bahwa Sensus Pertanian 2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data nasional dan internasional yang mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation/FAO).

Hal itu sekaligus menjadi salah satu kebaruan yang dimiliki oleh Sensus Pertanian 2023 dibandingkan sensus pertanian yang dilaksanakan sebelumnya.

“Untuk menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat, BPS telah melakukan sejumlah langkah pembaharuan untuk Sensus Pertanian 2023,” kata Atqo dalam Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa.

Sensus Pertanian 2023 akan menjadi sensus pertanian ke-7 yang dilaksanakan di Indonesia sejak sensus pertanian pertama dilaksanakan pada 1973.

Sensus Pertanian 2023 juga tidak hanya dilakukan dengan metode konvensional dimana petugas yang mengunjungi responden secara door to door melakukan pengumpulan data hanya dengan kertas dan pensil, tapi juga dengan menggunakan gadget.

“Metode lain yang digunakan adalah Kewi dimana usaha pertanian dapat melakukan pengisian (data) secara mandiri,” katanya.

Sensus Pertanian 2023 diharapkan dapat menghasilkan data terkait topik strategis pertanian nasional, seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian, dan pendapatan pertanian sebagai proxy kesejahteraan petani.

Sensus Pertanian 2023 diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan amanat FAO bahwa sensus pertanian perlu dilakukan setiap negara minimal 10 tahun sekali.

Pada tahun ini, Indonesia akan melaksanakan Sensus Pertanian 2023 bersamaan dengan 17 negara lain di mana pencacahan data akan dimulai pada 1 Juni sampai 30 Juli 2023.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Pencanangan Sensus Pertanian 2023 telah memberikan dukungan kepada BPS untuk melaksanakan Sensus Pertanian 2023, sekaligus meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk turut mendukung BPS.

“Dukungan Presiden Jokowi semakin mendorong semangat jajaran BPS untuk melaksanakan Sensus Pertanian 2023, khususnya 196 ribu petugas lapangan yang akan melakukan pencacahan data secara lengkap,” ucapnya. (Tr/Rd)

Jakarta, BN Nasional – Selain itu, kendaraan listrik, transportasi publik, ruang terbuka hijau, sekolah, dan rumah sakit menjadi bidang-bidang yang menarik minat mereka untuk bekerja sama dan berinvestasi.

“Oleh karena itu, Presiden akan ke Singapura untuk berbicara di forum pengusaha di sana pada tanggal 7 Juni mendatang,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (31/5).

Luhut sendiri akan berbicara di dua forum khusus untuk memaparkan dan menjawab pertanyaan tentang berinvestasi di Indonesia, khususnya di IKN.

Pada saat yang sama untuk mengakomodasi minat-minat investasi tersebut, Pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan tanah di IKN.

Menurut Menteri Luhut, Otorita IKN bekerja sama dengan Kapolda Kaltim dan Panglima Kodam VI Mulawarman, di samping dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan agar tanah dan statusnya ini tidak menjadi penghalang investasi.

“Kami bekerja bersama-sama, saling berkoordinasi, dan pada tanggal 17 Juli ini persoalan tanah sudah harus selesai,” kata Luhut.

Sebanyak 130 pengusaha Singapura berkunjung ke IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (31/5). Mereka melihat langsung kemajuan pembangunan ibu kota negara tersebut.

Kunjungan dimulai dari Titik Nol, kemudian melihat dari Sumbu Kebangsaan pembangunan Istana Kepresidenan, dan berakhir di hunian pekerja, tempat berbagai fasilitas dasar seperti kamar-kamar akomodasi, kantin makan, dan masjid.

Kepada rombongan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan konsep IKN sebagai kota rimba, kota cerdas, dan kota yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu, penggunaan energi hijau, lingkungan yang sejuk oleh tumbuhan, kota dengan udara segar dan bersih dengan polusi suara minimal, adalah keniscayaan.

Pada kesempatan kunjungan itu, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo menjelaskan bahwa rangkaian perjalanan para pengusaha tersebut merupakan tindak lanjut dari Leaders Retreat pada bulan Maret 2023. Ketika itu, Singapura menyatakan dukungannnya atas pembangunan IKN.

Dalam agenda ini, kata Dubes Suryo Pratomo, pihaknya akan mengajak para pengusaha dari Singapura untuk menyaksikan langsung pembangunan IKN sekaligus menunjukkan bahwa proyek ini bukan lagi sekadar harapan, melainkan sudah menjadi kenyataan. Bahkan, pembangunannya sudah dimulai.

Jakarta, BN Nasional – “Pilihannya enggak banyak cuma dua merk, misalnya cuma Wuling sama Hyundai. Warnanya sih banyak tapi modelnya enggak banyak jadi ini yang kita coba kita handle,” kata Deputi Bidang Koordinaasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin dilansir ANTARA, Rabu, 31 Mei.

Rachmat menuturkan masalah yang paling fundamental dalam membangun industri EV adalah isu permintaan.

Saat ini, Indonesia belum memiliki EV dengan harga yang terjangkau. EV jauh lebih mahal dari kendaraan berbahan bakar minyak dengan kualitas setara bahkan perbedaannya bisa mencapai 30-40 persen.

Selain menghadapi masalah permintaan, tantangan suplai juga menjadi isu yang harus dihadapi pemerintah agar EV bisa diadopsi. Kapasitas EV domestik masih rendah dengan kapasitas produksi 29.000 mobil, 2.480 bus dan 1,42 juta sepeda motor per tahun. Belum lagi investor memerlukan dukungan pasar berupa kerangka hukum dan insentif untuk mendorong investasi.

Kendati demikian, Rachmat optimistis penjualan kendaraan listrik bisa lebih banyak lantaran kepemilikan kendaraan di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Padahal, industri otomotif memiliki peran signifikan terhadap perekonomian Indonesia sebagai pusat manufaktur.

“Kepemilikan mobil di Indonesia masih rendah, mungkin 1/5 nya dari Malaysia. Malaysia dengan penduduk sekitar 32 juta penjualannya sekitar 720 ribu. Jadi kita masih mempunyai pasar ke depan dengan ekonomi yang lebih luas lagi,” ucapnya.

Optimisme pemerintah mengenai peralihan menuju kendaraan listrik turut dilatarbelakangi oleh penghematan biaya operasional EV yang lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional.

“Saya sudah pakai dari 2021, biaya transportasi saya fuel cost turun bisa 80 persen. Karena ada kebaikan pajak, saya bayar pajak 2, mobil ICE saya sama dengan mobil saya 1/10 nya misalnya untuk EV. Ibaratnya kalau udah nyoba enak dan ini kita yakin,” sebut dia.

Isu peningkatan kesadaran mengenai isu lingkungan juga disebutnya akan menjadi faktor yang mendorong minat konsumen terhadap EV. Termasuk juga tren global yang akan menyediakan model EV sesuai dengan pasar Indonesia.