Connect with us

Politik

Polarisasi Politik, Suatu hal yang Harus Diwaspadai Menjelang Pemilu 2024

Published

on

Polarisasi Politik, Suatu hal yang Harus Diwaspadai Menjelang Pemilu 2024

BN Nasional – Polarisasi politik menjadi suatu hal yang diwaspadai banyak pihak menjelang Pemilu 2024. Melihat pengalaman Pemilu 2019, polarisasi politik terjadi karena adanya politik identitas. Namun masih banyak orang yang belum tahu apa itu polarisasi politik.

K.H. Ma’ruf Amin Wakil Presiden berharap agar Pemilu 2024 bebas dari penggunaan politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi politik. Wapres menekankan agar kampanye dan sosialisasi larangan penggunaan politik identitas harus terus dilakukan seluruh pihak terkait sejak jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu.

“Polarisasi Pemilu lalu, yang kemudian membawa isu-isu identitas, itu jangan sampai diulangi,” pinta Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/03/2023).

Polarisasi politik harus dicegah untuk menghindari perpecahan masyarakat pada saat pesta demokrasi. Sebenarnya apa itu fenomena polarisasi poliltik dalam perpolitikan Indonesia?

Apa Itu Polarisasi Politik?
Polarisasi politik memiliki definisi yakni fenomena dua kelompok berpaham dan berpandangan yang berbeda secara politis. Kata ‘polarisasi’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah pembagian atas dua bagian.

Dalam publikasi Opini Publik dalam Polarisasi Politik di Media Sosial, disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, hingga kebijakan.

Polarisasi politik mudah terjadi di suatu daerah atau negara yang warganya punya komitmen kuat terhadap suatu ideologi, budaya, atau kandidat. Polarisasi ini yang akan memecah masyarakat karena suatu kelompoknya beranggapan memiliki prinsip atau pandangan yang paling benar dibanding kelompok lain. Kelompok lain akan dianggap salah dalam pandangan politik dan moralitasnya.

Polarisasi terjadi akibat suatu perubahan framing komunikasi politik partai. Perubahan framing terjadi karena adanya perubahan peta atau budaya politik yang diikuti oleh sikap para pendukung partai.

Contoh Polarisasi Politik
Fenomena polarisasi politik terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019. Kandidat pasangan yang maju pada waktu itu mempertemukan Joko Widodo – Ma’aruf Amin dengan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dalam publikasi Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia, masyarakat melihat bahwa kedua paslon tersebut merupakan figur yang berseberangan dalam banyak hal.

Posisi berseberangan kedua paslon tersebut pun membuat para pendukung cepat terbentuk. Tema yang diusung oleh kedua paslon juga berbeda. Paslon yang satu berbicara penguatan kawasan pinggiran di Indonesia. Sementara paslon satunya menyatakan ingin mengembalikan kejayaan Indonesia di kancah internasional.

Satu paslon menggandeng kelompok nasionalis, sementara paslon satunya menghimpun para kelompok Islam. Dari perbedaan posisi tersebutlah polarisasi politik makin jelas terjadi di masyarakat. Bahkan polarisasi yang kuat juga membuat para pemilih tidak ragu untuk menunjukkan keberpihakan mereka di ruang publik dan media sosial.

Mencegah Polarisasi Politik
Sejalan dengan Wapres Ma’ruf Amin, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga ingin mencegah adanya polarisasi politik. Laksamana Yudo mengingatkan kepada seluruh prajuritnya agar bersikap netral dan tidak terseret arus polarisasi politik dalam Pemilu 2024 nanti.

Panglima Yudo juga mengatakan bahwa Polisi Militer juga dituntut untuk mampu mencegah dan menindak berbagai tindakan yang tidak selaras dengan netralitas TNI. Penindakan tegas dan cepat perlu dilakukan untuk aksi-aksi, seperti penggunaan atribut partai oleh prajurit, hingga fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak.

Panglima Yudo mengatakan bahwa polarisasi politik rawan terjadi di era sekarang. Banyak pihak tidak bertanggung jawab yang akan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan tertentu, seperti pemanfaatan isu SARA untuk provokasi, ujaran kebencian, doktrin radikal, kampanye hitam, dan sebagainya. (Tr/Rd)

Sumber.
https://voi.id/berita/263419/apa-itu-polarisasi-politik

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Kader Banteng Boyolali Siap Menangkan Ganjar Pranowo Seperti Jokowi

Published

on

By

Kader Banteng Boyolali Siap Menangkan Ganjar Pranowo Seperti Jokowi

Jakarta, BN Nasional – Ribuan kader PDIP DPC Boyolali memberikan sambutan yang sangat luar biasa meriah saat Ganjar Pranowo hadir di tengah-tengah mereka, Kamis (1/6/2023). Teriakan ‘Ganjar Presiden’ langsung menggema mengiringi kedatangan Ganjar yang datang bersama istri.

Mengenakan beskap, Ganjar tampak ramah melayani ribuan kader yang ingin bersalaman dan berfoto dengannya. Ia tampak kesulitan berjalan akibat ribuan masa yang ada di aula Semar Resto Boyolali itu mengerumuninya.

“Ini bentuk kecintaan kami kepada Pak Ganjar Pranowo, calon presiden kita. Kami rela hadir pagi-pagi ke tempat ini demi bertemu untuk mendukung Pak Ganjar,” kata Ketua DPC PDIP Susetya Kusuma Dwi Hartanta.

Ganjar Pranowo, lanjut dia, adalah sosok yang sangat dicintai warga Boyolali selama menjadi gubernur, Ganjar sangat perhatian dengan masyarakat Boyolali. Banyak bantuan yang telah diberikan dan hasilnya sudah dirasakan oleh warga.

“Baru jadi gubernur saja sudah seperti ini, apalagi nanti kalau jadi presiden, pasti perhatian kepada Boyolali akan sangat luar biasa. Maka, kami berkumpul di sini untuk menyatukan tekad, tegak lurus mengamankan beliau sampai jadi presiden. Harus menang mutlak, setuju!” ucapnya. “Setuju! Ganjar Presiden,” teriak ribuan kader.

Ganjar sendiri mengapresiasi soliditas dan kekompakan kader banteng Boyolali. Menurutnya kader banteng Boyolali tak perlu diragukan lagi. Semuanya siap berjuang untuk memenangkan Pileg dan Pilpres yang akan datang.

“Saya kalau ke Boyolali itu hanya ada dua satu bangga kedua bangga banget. Kenapa, karena kader banteng Boyolali memang top. 61 TPS suaranya bisa 100 persen, itu hanya ada di Boyolali,” katanya.

Ganjar mengatakan pada Pileg 2014, PDIP Boyolali berhasil meraih 25 kursi . Dan pada tahun Pileg 2019 jumlah itu meningkat menjadi 35 kursi.

“Pun demikian saat pak Jokowi maju sebagai capres pada 2014, pak Jokowi mendapat 75,91 persen. Dan periode kedua pak Jokowi tahun 2019, jumlahnya naik menjadi 86,3 persen. Kui judule mutlak, luar biasa,”kata Ganjar.

Meski begitu, Ganjar mengingatkan kader banteng PDIP Boyolali tidak boleh lengah. Semuanya harus tetap komitmen untuk turun ke bawah, rampak barisan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Termasuk Ganjar menekankan kepada kader banteng PDIP Boyolali untuk mulai sosialisasi pada pemilih pemula. Sebab, pemilih pemula yakni generasi milenial dan generasi Z sangat banyak jumlahnya.

“Mereka ini kelompok yang unik sekali karena mereka punya komunitas. Ada komunitas perempuan, komunitas difabel, youtuber, gamers, film maker dan banyak lagi yang lainnya. Kita harus mulai mendekati mereka, dan kita harus cepat karena waktu kita semakin pendek,” pungkas Ganjar Pranowo.

Continue Reading

Politik

Relawan Rumah Jokowi Deklarasikan Dukung Ganjar Capres Pemilu 2024

Relawan Rumah Jokowi mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Published

on

Jakarta, BN Nasional – Menurut Ketua Umum Rumah Jokowi Yonathan Yongki, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, dukungan tersebut diberikan oleh pihaknya karena mereka menilai Ganjar merupakan sosok pemimpin yang mampu menjamin pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

“Kami menyimpulkan pemimpin yang menjamin akan terjadinya pembangunan yang berkelanjutan adalah Ganjar Pranowo sehingga seluruh pendukung perwakilan Jokowi akan mendukung secara penuh Ganjar Pranowo,” kata Yongki usai pendeklarasian dukungan Rumah Jokowi terhadap Ganjar di Pilpres 2024, di Kawasan Menteng, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan yang sama, Yonathan menyampaikan aspirasi dari Relawan Rumah Jokowi merasa keberatan jika Ganjar dipasangkan dengan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

Meskipun begitu, ia mengatakan Relawan Rumah Jokowi akan tetap mendukung Ganjar apabila pada akhirnya Prabowo ditunjuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang mendampinginya.

“Kami yang berkumpul di sini basisnya adalah kemandirian dan program. Urusan pencapresan atau cawapres secara langsung itu bukan urusan kami. Ganjar sudah diusung oleh PDIP dan menurut kami bisa terima dan mendukung untuk menyukseskannya,” ujar dia.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden/wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Continue Reading

Politik

Presiden Xi Jinping Desak Percepatan Upaya Modernisasi Sistem dan Kapasitas Keamanan Nasional

Published

on

By

Presiden Xi Jinping Desak Percepatan Upaya Modernisasi Sistem dan Kapasitas Keamanan Nasional

Jakarta, BN Nasional – Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Hari Selasa menyerukan percepatan upaya-upaya untuk memodernisasi sistem dan kapasitas keamanan nasional negara tersebut.

Xi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China (CPC) dan Ketua Komisi Militer Pusat, menyampaikan hal tersebut saat memimpin pertemuan pertama Komisi Keamanan Nasional di bawah Komite Sentral CPC ke-20, di mana Xi adalah kepala komisi tersebut.

Dikutip dari Xinhua 31 Mei, Presiden Xi menyerukan agar tetap waspada terhadap situasi yang rumit dan menantang yang dihadapi keamanan nasional, memahami dengan baik isu-isu keamanan nasional utama.

Lebih jauh, dia mendesak upaya untuk menjaga pola pembangunan baru Tiongkok dengan arsitektur keamanan baru, membuat terobosan baru dalam pekerjaan keamanan nasional.

Merangkum pekerjaan komisi, pertemuan tersebut mengatakan telah dengan tegas melindungi kepentingan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan nasional. Keamanan nasional telah diperkuat secara komprehensif, menurut pertemuan tersebut.

Masalah keamanan nasional yang dihadapi Tiongkok saat ini “jauh lebih kompleks dan jauh lebih sulit untuk diselesaikan,” kata pertemuan itu.

Lebih jauh, pertemuan itu menekankan perlunya bersiap-siap untuk menghadapi skenario terburuk dan skenario ekstrem, serta siap menghadapi “angin kencang, perairan berombak dan bahkan badai berbahaya.”

Selain itu, pertemuan tersebut juga menyerukan agar mengambil inisiatif untuk membentuk lingkungan keamanan eksternal yang menguntungkan bagi Tiongkok, guna melindungi keterbukaannya dengan lebih baik dan mendorong integrasi pembangunan dan keamanan yang mendalam.

Berikutnya, pertemuan itu juga menyerukan untuk mereformasi pendekatan yang digunakan dalam menjaga dan membentuk keamanan nasional.

Pertemuan ini mendesak upaya khusus untuk menjaga keamanan politik dan meningkatkan tata kelola keamanan data internet dan kecerdasan buatan. Juga menyerukan upaya yang lebih cepat untuk membangun sistem pemantauan risiko dan sistem peringatan dini.

Diketahui, pertemuan tersebut mengadopsi sebuah dokumen tentang percepatan pembangunan sistem pemantauan risiko keamanan nasional, sistem peringatan dini dan dokumen lainnya tentang penguatan komunikasi publik mengenai keamanan nasional.

Continue Reading

Trending