JAKARTA, BN NASIONAL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kebijakan subsidi energi saat ini tengah dikaji secara mendalam agar benar-benar tepat sasaran. Pemerintah telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM untuk memastikan subsidi hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Pemerintah masih membahas langkah-langkah untuk subsidi tepat sasaran, dan saat ini sedang kami godok. Saya sendiri ditunjuk sebagai ketua tim, dan dalam waktu dekat hasilnya akan kami laporkan ke Presiden sebagai bahan pertimbangan keputusan presiden,” ujar Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/10).
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau dengan cermat karena berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah tidak ingin subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. “Kami sedang menghitung subsidi yang benar-benar tepat sasaran. Data harus akurat untuk memastikan siapa yang paling berhak mendapat subsidi. Semuanya sedang dihitung agar subsidi tidak jatuh kepada yang tidak berhak,” jelas Bahlil.
Selain itu, pemerintah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. “Ada beberapa formula yang sedang kami kaji, salah satunya subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden,” tambahnya.
Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun 2025. Fokus subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Berdasarkan hasil rapat Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 27 Agustus 2024, volume BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL), dengan rincian minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.
Pemerintah berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran ini dapat mendorong efisiensi anggaran dan memastikan bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
