JAKARTA, BN NASIONAL – Dalam upaya memenuhi ketersediaan energi nasional dan meningkatkan ketahanan energi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusun strategi mewujudkan kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menjelaskan bahwa salah satu cara pemenuhan kebutuhan energi nasional adalah dengan melakukan substitusi energi, misalnya menggantikan LPG impor dengan produk hilirisasi batu bara. “Saat ini, sebagian besar LPG kita berasal dari impor, dan kami berharap ini dapat disubstitusi dengan hilirisasi batu bara,” ujar Yuliot usai meresmikan program BBM Satu Harga Klaster Papua dan Maluku di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10).
Yuliot mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki cadangan batu bara yang cukup besar, sehingga ada peluang untuk mengubah batu bara menjadi gas melalui hilirisasi. Beberapa negara lain telah mengimplementasikan hilirisasi batu bara, dan Indonesia berupaya mengadopsi teknologi ini.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan sumur-sumur minyak dan gas bumi untuk memastikan ketersediaan energi dalam negeri mencukupi. Namun, upaya ketersediaan energi nasional ini tidak hanya bergantung pada sumber energi fosil, melainkan juga mengandalkan energi baru terbarukan (EBT).
“Ke depan, ketersediaan energi tidak hanya berasal dari fosil, tetapi juga akan diperkuat dengan energi baru terbarukan, termasuk biosolar, bioetanol, dan biodiesel,” jelas Yuliot.
Lebih lanjut, pemerintah berencana meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100. Sejak Agustus 2023, program mandatori Biodiesel B35 telah diluncurkan, di mana solar dicampur dengan 35% biodiesel. “Targetnya ke depan adalah mencapai B100, dan sekarang kami sudah pada tahap B35 yang akan ditingkatkan bertahap ke B40, B50, B60 hingga B100,” tandas Yuliot.
Mengenai ketersediaan bahan baku untuk biodiesel, Yuliot menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian. “Kami sudah rapat dengan stakeholder terkait, karena bahan baku bio ini berasal dari sektor pertanian, dan hal ini telah dikonsolidasikan bersama Kementerian Pertanian,” pungkasnya.
