Jakarta, BN Nasional — “Semestinya serikat pekerja Pertamina bisa duduk bersama dengan direksi dan menyampaikan tuntutannya secara baik-baik kepada direksi Pertamina, dan tidak perlu mengambil upaya dengan mengancam untuk mogok kerja, karena akan memperkeruh keadaan dan mengganggu kinerja pertamina secara korporasi,” kata Herman, Jumat (24/12/2021).
Diketahui, FSPPB mengancam akan melakukan aksi mogok kerja pada dua waktu yang berbeda, yakni 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022. Mereka mengeklaim aksi mogok kerja itu akan diikuti seluruh pekerja unit usaha Pertamina di seluruh wilayah.
Herman menegaskan ada kepentingan yang lebih besar ke depan bagaimana mewujudkan pertamina menjadi BUMN yang kuat dan kontributif bagi rakyat, bangsa, dan negara.
“Tentu kita tahu bahwa pekerja adalah instrumen penting dalam sistem perusahaan, oleh karenanya kinerja perusahaan akan sangat ditentukan oleh kinerja pekerjanya,” katanya.
Meski demikian, menurut politikus Partai Demokrat itu, direksi juga sebagai pimpinan dan pengatur jalannya roda perusahaan memiliki kewenangan dan menentukan arah kebijakan korporasi.
“Harus harmoni keduanya,” imbuhnya.
Herman menghargai aspirasi dan tuntutan serikat pekerja pertamina, tetapi harus dipahami bahwa kebijakan Pertamina sebagai perusahaan BUMN tidak terlepas dari kebijakan pemerintah.
“Saya memahami apa yang terjadi di dalam. Oleh karenanya, duduklah bersama dan janganlah karena ada tuntutan yang belum direalisasi menuntut direksi dipecat. Kita pasti tahu bahwa segala pergerakan serikat pekerja biasanya sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan kredibilitas perusahaan, dan jangan sampai menjadi bumerang. Maksudnya untuk kebaikan pekerja, tetapi dampak eksternalnya menjadi tidak baik,” tegas Herman.
