BPH Migas: Harga Solar Subsidi Masih Jauh di Bawah Harga Keekonomian, Usulan Subsidi Naik

News2 Dilihat

JAKARTA, BN NASIONAL – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di pasaran saat ini masih jauh di bawah harga keekonomian. Hal ini menimbulkan beban subsidi yang signifikan bagi pemerintah.  

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menjelaskan bahwa harga solar subsidi saat ini dipatok sebesar Rp6.800 per liter, sedangkan harga solar non-subsidi telah melampaui Rp10.000 per liter. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur BBM subsidi juga mendapatkan dana kompensasi.  

“Subsidi solar yang diatur dalam APBN hanya sebesar Rp1.000 per liter. Dengan angka itu, tentu tidak bisa menutup selisih dengan harga keekonomian,” ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).  

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mengusulkan peningkatan subsidi solar sebesar Rp1.000–Rp3.000 per liter pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (5/6/2024).  

Baca juga  Kementerian ESDM Buka Opsi Ajak Perusahaan Lain Bangun Jargas

“Sampai Mei 2024, subsidi tetap solar sebesar Rp1.000/liter disertai kompensasi tambahan Rp4.496/liter. Dalam RAPBN 2025, kami mengusulkan subsidi tetap sebesar Rp1.000 hingga Rp3.000 per liter,” jelas Arifin.  

Arifin menegaskan bahwa harga keekonomian solar saat ini mencapai Rp12.100 per liter, jauh di atas harga jual eceran sebesar Rp6.800 per liter. Kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengajukan peningkatan subsidi guna menjaga kestabilan harga jual eceran, terutama karena solar digunakan secara luas untuk berbagai sektor strategis.  

“Minyak solar banyak dipakai untuk transportasi darat, laut, kereta api, usaha perikanan, pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga harga jual eceran tetap terjangkau,” tutur Arifin.  

Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk menjaga keseimbangan antara harga keekonomian dan subsidi. Usulan kenaikan subsidi pada RAPBN 2025 menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung sektor-sektor yang bergantung pada BBM jenis solar.