Inggris Gabung AS Boikot Olimpiade Beijing

by admin
2 minutes read

Jakarta, BN Nasional — “Inggris tidak akan mengirim menteri ke Olimpiade Musim Dingin di ibu kota Tiongkok, Beijing,” kata Perdana Menteri Boris Johnson kepada Parlemen.

Johnson beralasan perselisihan mengenai banyak masalah membuat hubungan tegang ke tingkat yang paling serius sejak tindakan keras Lapangan Tiananmen pada tahun 1989.

Perselisihan diplomatik termasuk penganiayaan terhadap kelompok-kelompok pro-demokrasi di bekas jajahan Inggris di Hong Kong dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

“Akan ada boikot diplomatik yang efektif terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing,” kata Johnson kepada Parlemen Inggris.

Seperti gerakan AS dan Australia, Johnson memastikan para atlet akan tetap hadir. “Saya tidak berpikir bahwa boikot olahraga masuk akal,” tambahnya

Namun, komentar Johnson membuka kemungkinan bahwa anggota keluarga kerajaan Inggris dapat hadir, karena Putri Anne presiden Asosiasi Olimpiade Inggris.

Keputusan itu menyusul pengumuman AS pada Senin atas boikot diplomatiknya, atas apa yang disebut Washington sebagai “genosida” Tiongkok terhadap minoritas Uighur di wilayah Xinjiang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Kemudian pada Rabu (8/12), Australia mengatakan para pejabatnya akan menjauh, dengan Perdana Menteri Scott Morrison bersumpah untuk tidak “mundur dari posisi kuat yang diiliki untuk kepentingan Australia”.

Beijing memperingatkan AS akan membayar harganya, dan menuduh Canberra bersikap politik dan permainan egois dan mengikuti secara “membabi buta” Washington.

Sebaliknya, juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin mengatakan Tiongkok tidak pernah bermaksud mengundang pejabat Australia ke Olimpiade, menambahkan: “Apakah mereka datang atau tidak, tidak ada yang peduli.”

Seorang juru bicara kedutaan besar Tiongkok di Australia mengatakan boikot itu bertentangan dengan harapan publik Canberra untuk meningkatkan hubungan Tiongkok-Australia.

Kelompok-kelompok hak asasi telah mendukung langkah tersebut, dengan direktur Human Rights Watch Tiongkok Sophie Richardson menyebutnya sebagai langkah penting untuk menantang kejahatan pemerintah Tiongkok terhadap kemanusiaan yang menargetkan warga Uighur dan komunitas Turki lainnya.

Sumber.

related posts