JAKARTA, BN NASIONAL – Dalam sambutannya di malam puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 (HUT PE), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, beserta jajarannya untuk fokus pada tiga program prioritas yang perlu dijalankan secara serius: hilirisasi, lifting migas, dan penyederhanaan perizinan.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya melanjutkan program hilirisasi yang telah dijalankan dan memperingatkan agar tidak mundur dengan alasan apapun, mengingat dampak positifnya yang sangat signifikan terhadap ekonomi. Selain meningkatkan nilai tambah komoditas, hilirisasi juga memberikan efek ganda yang besar, termasuk peningkatan lapangan kerja di dalam negeri.
“Kementerian ESDM adalah sektor yang sangat strategis dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional melalui efek ganda yang luas,” kata Presiden.
Presiden juga menyebutkan kontribusi besar sektor ESDM terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mencapai sekitar Rp1.800 triliun selama 10 tahun terakhir.
“PNBP dari sektor ESDM sangat besar, dengan angka mencapai Rp348 triliun pada 2022 dan Rp229 triliun pada 2023,” tambahnya.
Jokowi menegaskan bahwa hilirisasi harus menjadi prioritas karena meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri, bukan hanya mengirim bahan mentah ke luar negeri yang keuntungannya dinikmati negara lain.
“Selama hampir 400 tahun, Indonesia telah mengirimkan bahan mentah. Sudah saatnya nilai tambah dan kesempatan kerja tercipta di dalam negeri,” jelasnya.
Selain hilirisasi, Presiden juga menyoroti pentingnya meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri. Menurunnya lifting migas, jika dibiarkan, akan meningkatkan impor dan menguras devisa negara. Jokowi mengingatkan bahwa penurunan lifting sebesar 50 ribu barel per hari (boepd) mungkin terlihat kecil, tetapi berdampak besar pada biaya impor minyak dan gas yang mencapai ratusan triliun rupiah.
“Kita tidak boleh membiarkan lifting minyak kita turun, meskipun hanya sedikit. Setiap tahun lifting migas harus naik, dan semua pihak, baik Pertamina, BUMN, maupun pihak swasta, harus berkontribusi,” ujar Jokowi.
Terakhir, Presiden meminta Kementerian ESDM untuk menyederhanakan perizinan agar tidak menghambat investasi. Menurut Jokowi, regulasi yang rumit dapat membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan lifting migas dan eksplorasi energi.
“Regulasi harus disederhanakan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Penyederhanaan izin dan regulasi sangat penting agar kita dapat bersaing dengan negara lain. Ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat,” katanya.
Dengan menekankan ketiga program prioritas ini, Presiden Jokowi berharap sektor ESDM dapat terus memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
