JAKARTA, BN NASIONAL – Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) mencatat Indonesia butuh US$ 1,1 triliun atau setara Rp17.900 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik sampai tahun 2060.
“Untuk merealisasikan misi besar RUKN dibutuhkan investasi sebesar US$ 1,1 triliun hingga tahun 2060,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (23/1/2025).
Kebutuhan investasi tersebut, dibutuhkan setidaknya US$ 30 miliar atau setara Rp488 triliun per tahunnya.
“Atau setara dengan US$30 miliar per tahun,” ujar Yuliot.
Ia menjelaskan, investasi sebesar US$1 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik, dan US$104 miliar untuk pembangunan transmisi.
“Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan mimpi besar bangsa ini diperlukan dukungan semua pihak dalam upaya bersama menuju transisi energi berkelanjutan dan pencapaian net zero emission,” jelas Yuliot.
Yuliot melanjutkan, target konsumsi listrik per kapita pada tahun 2060 mencapai 5.038 KwH sesuai dengan target dari Kebijakan Energi Nasional (KEN).
“KwH per kapita pada tahun 2060 sebesar 5.038 kWh masih dalam rentang skenario KEN,” katanya.
Yuliot juga menjabarkan target pembangkit listrik di Indonesia pada 2060 mencapai 443 GW yang terdiri dari 79 persen Energi Baru Terbarukan, dengan 42 persen Variable Renewable Energy (VRE).
“Kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan pada tahun 2060 mencapai 443 GW. Dimana 79 persen berasal dari EBT, sekitar 42 persen berasal dari VRE seperti tenaga surya dan angin yang didukung oleh teknologi penyimpanan energi,” paparnya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan percepatan pengembangan pembangkit listrik EBT, mulai dari arus laut pada 2028, nuklir pada 2029, PLTS apung waduk dan rooftop, PLTP darat dan laut, serta pengoperasian PLTU Batubara sampai kontrak berakhir yang dilanjutkan dengan cofiring biomassa dengan Carbon Capture Storage (CCS).
