Tak Ada Ketentuan Presidential Threshold di Amandemen UUD 1945

by admin
3 minutes read

Jakarta, BN Nasional — “Jadi, jelas dan tegas tak ada ketentuan tentang Presidential Threshold,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, saat dikonfirmasi Republika, Rabu (15/12).

Karenanya, Kamhar menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melalui kuasa hukumnya yang mengajukan judicial review terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dirinya memahami, jika pasal yang mengatur tentang ketentuan presidential threshold dianggap tidak sesuai dengan UUD Negara Republik indonesia 1945 dan hasil amandemennya.

Kamhar memandang, aspirasi tersebut berkaca dari pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang hanya menghadirkan dua pasang calon yang berimbas pembelahan di masyarakat. Akibatnya, biaya sosial, ekonomi, dan politik yang ditanggung bangsa justru jauh lebih besar.

“Ini kontra produktif dengan ikhtiar konsolidasi demokrasi yang hendak dituju,” ujarnya.

Menurut Kamhar, rakyat berhak mendapatkan banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pilpres. Dia menilai, presidential threshold selama ini justru membatasi tampilnya putra dan putri terbaik bangsa di panggung kepemimpinan nasional.

“Tak hanya membatasi pilihan rakyat, ini juga bertentangan dengan fungsi partai politik dalam hal rekruitmen kepemimpinan nasional,” tuturnya.

Karena itu, Kamhar menegaskan, Partai Demokrat menghargai dan sependapat dengan pemikiran-pemikiran bahwa presidential threshold ini mesti ditinjau kembali. Bagi setiap partai politik yang telah memenuhi ketentuan dan berhak menjadi peserta Pemilu, maka bisa mengusung pasangan Capres dan Cawapres, baik secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk koalisi.

“Itu menjadi hak dan berpulang pada kepentingan strategis masing-masing partai politik,” ucapnya.

Tak relevan lagi diperdebatkan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan, perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 0 persen, bukanlah hal baru. Menurutnya, wacana tersebut sudah pernah digulirkan sejak lama.

“Ini kan sudah sekian lama dan pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian MK memutuskan itu, sehingga menurut saya, putusan Mahkamah Konstitusi kan final and binding. Sehingga, kondisi hari ini mendiskusikan itu lagi menjadi tidak relevan, karena itu sudah final tentang judicial review yang dilakukan teman-teman saat itu,” kata Ahmad kepada wartawan, Rabu (15/12).

Dia mengatakan, wacana presidential threshold 0 persen tidak lagi menjadi bahan diskusi partai-partai politik. Apalagi, kalau kemudian ada rencana menurunkan angka presidential thrrshold.

“Kalau kemudian mau diturunkan angka-angkanya maka dia harus melalui tahapan-tahapan, perubahan beberapa UU dan turunannya, itu kondisi faktualnya hari ini,” ujarnya.

Terkait pernyataan Ketua KPK, Firli Bahuri, yang menyebut bahwa ambang batas pencalonan presiden harus ditiadakan untuk mengentaskan korupsi di tanah air, Ahmad menilai, pernyataan Firli tersebut lebih kepada kekhawatiran Firli sebagai penegak hukum. Tingginya, presidential threshold dikhawatirkan berpotensi mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Jadi kekhawatiran Pak Firli sama dengan yang dikhawatirkan Pak Surya Paloh, ketika kemudian mendirikan partai ini. Makanya, kemudian ketika partai ini dideklarasikan sebagai peserta pemilu, kita mencoba memperkenalkan dengan cara politik baru dengan politik yang kita kenal politik tanpa mahar, karena kita ingin kemudian memotong biaya politik yang menjadi mahal,” ucapnya.

Sumber.

related posts