omnibuslaw - BN Nasional

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

admin — Sun, 17 Apr 2022 05:45:15 +0000

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti memeprtanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Baca lebih lanjut di BN Nasional

KAMI: Putusan MK Harus Jadi Dasar Bebaskan Jumhur Cs

admin — Wed, 01 Dec 2021 03:30:30 +0000

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan pernyataan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD Tahun 1945. KAMI meminta masyarakat yang menjalani proses hukum karena mengkritisi UU Cipta Kerja dibebaskan dan namanya direhabilitasi.

Baca lebih lanjut di BN Nasional

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

admin — Sun, 28 Nov 2021 02:00:45 +0000

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin, UU Ciptaker telah cacat formil dan inkonstitusional, berdasarkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Baca lebih lanjut di BN Nasional

PKS Dorong Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

admin — Sat, 27 Nov 2021 03:30:20 +0000

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendorong pemerintah dan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. Mulyanto menyatakan, pemerintah harus menghentikan pelaksanaan UU Cipta Kerja sampai dilakukan perbaikan.

Baca lebih lanjut di BN Nasional

Jumhur-Syahganda: Presiden Harus Rehabilitasi Nama Baiknya

admin — Sat, 27 Nov 2021 01:15:02 +0000

Mantan terpidana kasus politik, DR Syahganda Nainggolan, mengatakan pihaknya menuntut kepada Presiden untuk melakukan rehabilitasi nama baiknya. Hal ini terkait terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945.

Baca lebih lanjut di BN Nasional