Jakarta, BN Nasional — “PKS mendukung dan mendorong pemerintah dan DPR untuk menghormati dan segera menindaklanjuti putusan tersebut,” kata Mulyanto Jumat (26/11/2021).
Dikatakan Mulyanto, Fraksi PKS sejak awal pihaknya menolak UU Cipta Kerja karena meyakini omnibus law itu bermasalah. Mantan Anggota Panja RUU Ciptaker itu menjelaskan, PKS sejak awal melihat materi UU itu membuka pintu liberalisasi sektor pertanian, kehutanan, perdagangan dan industri pertahanan nasional. Pada saat yang sama, aturan itu malah terkesan mencekik nasib buruh.
Sedangkan secara formil, UU itu dibuat dengan cara dipaksakan dan kejar tayang di awal-awal pandemi Covid-19. Mulai dari pembahasan hingga pengesahan, hanya perlu waktu enam bulan. Itu pun diputuskan dalam rapat kerja menjelang tengah malam.
Untuk itu, Mulyanto menilai putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat sesuai dengan argumentasi yang disampaikan PKS dalam sidang pengambilan keputusan UU Cipta Kerja.
“Artinya apa yang disuarakan FPKS memang sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat,” kata Mulyanto.