PKS Dorong Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendorong pemerintah dan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. Mulyanto menyatakan, pemerintah harus menghentikan pelaksanaan UU Cipta Kerja sampai dilakukan perbaikan.

Jumhur-Syahganda: Presiden Harus Rehabilitasi Nama Baiknya

Mantan terpidana kasus politik, DR Syahganda Nainggolan, mengatakan pihaknya menuntut kepada Presiden untuk melakukan rehabilitasi nama baiknya. Hal ini terkait terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945.