pks - BN Nasional

Koalisi Semut Merah Disebut Sulit Menyatu, PKS: Sebelum Janur Melengkung, Semua Masih Bisa Terjadi

admin — Tue, 14 Jun 2022 07:15:44 +0000

Koalisi Semut Merah bentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disambut pesimis publik. Pasalnya, banyak yang menilai PKB dan PKS bak air dan minyak yang sulit menyatu karena perbedaan ideologi.

Baca lebih lanjut di BN Nasional

PKS Perjuangkan Hadirnya Tiga Poros di Pilpres 2024

admin — Sat, 01 Jan 2022 02:15:29 +0000

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri menyatakan bahwa masyarakat perlu diberikan banyak pilihan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Melihat banyaknya putra-putri bangsa yang memiliki komitmen dan integritas dalam memajukan Indonesia.

Baca lebih lanjut di BN Nasional

Salim Segaf dan Try Sutrisno Bertemu, Ini yang Dibahas

admin — Tue, 14 Dec 2021 04:15:13 +0000

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al Jufri bertemu dengan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno, di kediamannya, di Jakarta, Senin (13/12). Salim menyebut salah satu perbincangan yang dilakukan adalah bagaimana PKS sebagai salah satu entitas bangsa bisa menghidupkan nilai demokrasi seperti cita-cita para Pendiri Bangsa.

Baca lebih lanjut di BN Nasional

PKS Dorong Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

admin — Sat, 27 Nov 2021 03:30:20 +0000

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendorong pemerintah dan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. Mulyanto menyatakan, pemerintah harus menghentikan pelaksanaan UU Cipta Kerja sampai dilakukan perbaikan.

Baca lebih lanjut di BN Nasional

Permendikbud Soal Persetujuan Seksual tidak Sesuai Norma

admin — Tue, 09 Nov 2021 04:00:09 +0000

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti frasa 'tanpa persetujuan korban' yang mengacu kepada definisi kekerasan seksual dalam pasal 5 pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m Permendikbudristek Nomor 30/ 2021. Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih menilai persetujuan seksual yang tercantum dalam aturan tersebut tidak dikenal di dalam norma hukum di Indonesia.

Baca lebih lanjut di BN Nasional