JAKARTA, BN NASIONAL
Ketua Pusat Studi Agama, Lingkungan dan Perubahan Iklim, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Maila D inia Husni Rahiem berpendapat soal debat cawapres. Dirinya menilai cawapres belum secara tegas menyerukan pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.
Maila mengungkapkan bahwa para cawapres tidak secara tegas menyoroti peran penting perempuan. Keterlibatan perempuan dalam melestarikan lingkungan dan partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait lingkunga luput dari sorotan. Hal ini terlihat baik dalam paparan program awal maupun dalam tanggapan terhadap pertanyaan khusus mengenai peran perempuan dalam masyarakat adat.
Pada debat cawapres yang d ilaksanakan Minggu (21/1), moderator membacakan pertanyaan dari panelis kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud Md. Sejak 2014, terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat.
Tanggapan dari para cawapres terhadap masalah ini bervariasi. Mahfud mengusulkan penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpegang pada prinsip bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang boleh d itinggalkan. Sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti perlunya keterlibatan pengusaha dan UMKM lokal. Dengan berfokus pada pencarian titik tengah dan keseimbangan dalam pengembangan industri.
Maila mencatat ketiga paslon tidak secara eksplisit menegaskan mengapa partisipasi perempuan sangat penting dalam kebijakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan. Terutama dalam hal sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan energi.
“Seharusnya, para calon wakil presiden dapat lebih merinci dan menjelaskan pentingnya perempuan dalam aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, program-program mereka dapat menjadi lebih inklusif. Serta mengakomodasi kontribusi perempuan dan kebutuhan perempuan dan anak secara lebih efektif,” ucap Maila. Hal ini sebagaimana d ikutip dari antaranews.com, Senin (22/01/2024).
Menurut Maila, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian. Pertama yakni perempuan dan anak-anak cenderung menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perubahan iklim.
“Mereka secara khusus lebih rentan terkena dampak buruk dari kemiskinan, diskriminasi, serta konsekuensi negatif perusakan lingkungan dan masalah lingkungan lainnya. Dengan akses terbatas pada sumber daya ekonomi dan sosial, perempuan seringkali menemukan tantangan lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk dampak dari perubahan iklim dan degradasi lahan,” tuturnya.
Untuk itu, Maila melanjutkan, pengembangan kebijakan yang secara spesifik mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak tidak hanya vital untuk mengurangi ketidaksetaraan, tetapi juga krusial dalam mempromosikan peningkatan kesejahteraan mereka.
“Perempuan dan anak-anak, memiliki hak asasi yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, memerlukan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka secara adil dan inklusif. Namun, sering terjadi kekurangan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam sektor lingkungan,” paparnya.
Kondisi tersebut, kata Maila, seringkali menimbulkan kekhawatiran, mengingat perempuan masih berhadapan dengan tantangan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, yang mencakup isu-isu khusus seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, pendidikan anak, dan keamanan pangan.
“Melibatkan perempuan secara substansial dalam proses pembuatan kebijakan penting untuk memastikan bahwa isu-isu penting ini terwakili dan d iatasi dengan tepat dalam pembentukan kebijakan,” ujar Maila.(*)
