JAKARTA, BN NASIONAL
Korupsi telah merajalela di negeri ini, menggerogoti kepercayaan publik dan merusak fondasi negara. Namun, di tengah gelombang keputusasaan, ada satu kebijakan yang berani dan penuh harapan: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih jalur tegas untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Simbol Keseriusan: Pemilihan Pansel KPK
IM57+ Institute, lembaga independen yang berkomitmen pada integritas dan transparansi, mengklaim bahwa pemilihan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah simbol keseriusan Presiden Jokowi. Momentum ini terjadi di akhir masa jabatannya, dan kita semua menanti hasilnya dengan harapan besar.
“Komitmen Presiden di akhir jabatan akan terlihat dari proses seleksi ini sehingga tidak perlu upaya luar biasa untuk melihat apakah ada sikap serius dari Presiden untuk pembenahan KPK,” kata Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha.
Menghadapi Tantangan
Namun, kita tidak boleh lupa tantangan yang menghadang. Jika calon pimpinan KPK yang bermasalah kembali d ipilih, itu akan menjadi tanda bahwa sikap Jokowi terhadap pemberantasan korupsi tidak berubah sejak 2019. Praswad menegaskan bahwa informasi tentang track record calon pimpinan harus d iperhatikan dengan serius. Jangan biarkan basa-basi mengaburkan fakta.
“Saat itu saya selaku Ketua Advokasi WP KPK telah menyampaikan seluruh informasi tentang track record capim tetapi ternyata hanya jadi basa basi belaka tanpa kelanjutan. Makin bermasalah maka semakin d ipilih,” tambahnya d ilansir dari bisnis.com, Minggu (12/05/2024).
Catatan Hitam dan Kerusakan Integritas
Kita tidak bisa mengabaikan catatan hitam pada pimpinan KPK sebelumnya. Lima pimpinan, empat di antaranya memiliki catatan etik, dan satu bahkan menjadi tersangka. Satu lagi mengundurkan diri karena kasus gratifikasi yang sangat serius. Kekacauan ini merusak integritas hingga ke level bawah. Dari Ketua KPK yang ditetapkan sebagai tersangka pemerasan hingga penyidik yang menjadi terpidana, hingga masifnya korupsi di kalangan pegawai rutan.
“Kekacauan tersebut menyebabkan adanya kerusakan integritas turunan sampai pada level bawah. Mulai Ketua KPK yang ditetapkan menjadi tersangka pemerasan, penyidik menjadi terpidana sampai dengan masifnya korupsi pegawai rutan,” tegas Praswad Nugraha, Ketua IM57+ Institute.
Kita berharap bahwa kebijakan ini akan membawa perubahan nyata. Mari bersama-sama membangun integritas dan memperkuat KPK untuk masa depan yang lebih baik!**
