JAKARTA, BN NASIONAL – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menolak skema Power Wheeling.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Prabowo terkait dengan kelanjutan skema Power Wheeling yang sedang menjadi pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBET) di DPR RI.
“Kan ini DPR. Sudah keluar statement dari Pak Hashim, arahan Presiden (menolak) seperti itu. Kalau perintah Presiden pasti kita laksanakan, nanti begitu ada jadwal dengan Presiden kita sesuaikan,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (28/2/2025).
Sebagai informasi, skema Power Wheeling adalah mekanisme yang meemperbolehkan perusahaan listrik swasta atau yang biasa disebut Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual kepada masyarakat.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memegang kendali atas listrik di Indonesia.
“Kita menyambut baik pihak asing, tapi kalau dibuka (Power Wheeling) saya dengar bisa waste banyak sektor listrik didominasi pihak-pihak yang non Indonesia. Jadi pertimbangan negara tetap pengendali selama Presidennya Prabowo,” ungkap Hahsim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025)
Namun, Dadan menyebut, dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) di DPR menjadi hal yang wajar jika ada perubahan atas arahan dari Presiden Prabowo.
“Sekarang kan dalam posisi DIM sudah disampaikan di sana (DPR), nanti kalau perubahan biasa dalam raker itu. Sekarang arahan Presiden melalui Pak Hashim,” ujar Dadan.
Penulis: Louis By
Editor: Nico Alp
