Jakarta, BN Nasional – Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas (Migas) yang terletak di Selat Makasar dengan nama Blok Ambalat menyimpan potensi migas yang dapat dimanfaatkan sampai 30 tahun ke depan. Namun Blok Ambalat menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia, karena ada klaim tumpang tindih atas penguasaan blok tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, Blok Ambalat ini sedang dilakukan desk studi bersama-sama, sebab masih adanya isu perbatasan yang belum rampung. Pemerintah Indonesia membuka opsi melakukan Joint Development Agreement (JDA) dengan Malaysia untuk mengelolah Blok Ambalat.
“Sekarang kan batas itu masih crossing, tapi kan walaupun batas, kan tinggal aja Joint Development Agreement.,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (14/7/2023).
Nantinya, melalui JDA ini pemerintah akan membentuk suatu badan di sektor hulu migas untuk memfasilitasi regulasi yang khusus mengawasi proyek di Blok Ambalat.
“Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) kan banyak yang lintas batas, investasi disitu kan bisa aja, tapi tentu saja itu akan mempengaruhi porsi,” kata Arifin.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, Pertamina akan menggandeng perusahaan migas asal Malaysia (Petroliam Nasional Berhad) dan Petronas untuk mengelolah Blok Ambalat.
Kedua perusahaan akan melakukan desk study untuk mengembangkan potensi migas yang ada dalam waktu dekat.
“Bisa dalam waktu tahun ini. Cepat, dalam berberapa bulan mungkin sudah bisa dimulai,” kata Tutuka, Selasa (4/7/2023).
Desk study yang dilakukan tidak menggunaka data seismik, melainkan data yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Ini merupakan langkah awal dan tidak menjadi jaminan jika nantinya Petronas akan bergabung bersama Pertamina dalam Blok Ambalat.
“Studi aja dengan data yang ada. Belum tentu Petronas yang mengelola, baru desk studi aja. Baru awal sekali, kalau bagus baru kita bicarakan,” katanya. (Louis/Rd)