JAKARTA, BN NASIONAL
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksikan harga minyak mentah dapat mencapai angka US$100 per barel akibat dari perang Iran-Israel.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (D irjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, sebelum konflik antarkedua negara Timur Tengah itu pecah, tren kenaikan harga minyak mentah telah terlihat di level US$5 per barel per bulan, yakni mulai Februari 2024 silam.
“Dengan adanya konflik baru ini Iran dan Israel, ini sebetulnya tidak jauh dari angka US$100. Saya katakan sependapat, kemungkinan besar harga ICP naik US$100 (per barel),” kata Tutuka dalam d iskusi bertajuk ‘Ngobrol Seru Dampak Konflik Iran-Israel ke Ekonomi RI’ yang d isaksikan secara virtual, Senin (15/4/2024).
Namun, Tutuka mengingatkan perhitungan dampak konflik Iran-Israel harus d ilakukan dalam jangka pendek dengan penuh kehati-hatian. Pasalnya, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Israel maupun Amerika Serikat terhadap serangan tersebut.
“Ini bergantung dari reaksi investor produsen dan konsumen dalam melakukan assesment terhadap risiko ke depan. Contoh, bagaimana potensi respon Israel akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya eskalasi pasar, ini perlu d ilihat,” jelas Tutuka.
Proyeksi kenaikan ICP hingga US$100 per barel d iperkirakan tidak akan terjadi secara berkelanjutan. Tutuka memprediksi harga minyak mentah bakal spike dalam waktu yang tidak lama.
“Saya rasa cenderung menunggu dulu apa reaksi Israel dan Amerika Serikat terhadap konflik itu. Kemungkinan juga cenderung akan spike dalam waktu yang tidak lama,” ujarnya.
Ia menambahkan, ada sederet dampak serius dari meroketnya harga ICP ke level US$100 per barel. Misalnya, setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel bisa berpengaruh terhadap meningkatnya PNBP hingga Rp1,8 triliun, tetapi juga subsidi dan kompensasi BBM turut meningkat masing-masing Rp1,8 triliun dan Rp5,3 triliun.
Artinya ketika ICP menyentuh US$100 per barel, dia menjelaskan subsidi dan kompensasi BBM akan mencapai Rp249,86 triliun dari asumsi APBN TA 2024 yang hanya Rp160,91 triliun dengan kurs Rp15.900/USD.
“Kemudian LPG juga menjadi Rp106 triliun dari asumsi APBN sekarang Rp83,2 triliun. Tentu akan sangat besar kalau kita totalkan, bisa sampai Rp213 triliun (kenaikan) total subsidi kompensasi BBM dan LPG. Kalau naik ke US$110 (ICP), totalnya mungkin sekitar Rp350 triliun,” ujar Tutuka.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UI, Prof. Mari Elka Pangestu menjelaskan, pecahnya konflik di Timur Tengah baru-baru ini memunculkan tantangan bagi pemerintahan yang baru. Apabila terjadi eskalasi konflik, Pemerintah Indonesia bakal mengalami ketidakpastian yang tinggi, hingga dilema subsidi BBM.
“Dengan harga minyak di luar hal terkait inflasi dan harga produksi naik, tentu masalah kepada anggaran dan fiskal. Defisit anggaran dan fiskal (terjadi) karena harga naik, subsidi BBM juga naik, kecuali BBM-nya mau dinaikkan. Itu jadi tantangan bagi pemerintah yang baru, well, masih enam bulan lagi, a lot of things can happened,” jelas Mari.*[]
