JAKARTA, BN NASIONAL – Pemerintah bergerak cepat mengejar target lifting minyak dan gas (migas) nasional tahun 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan langsung turun tangan mempercepat proses perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas yang masih tersendat. Langkah ini diambil demi mewujudkan target lifting sebesar 605 ribu barel per hari yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.
“Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil pada gelaran CEO Forum 2025 di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Bahlil menginginkan seluruh potensi migas dalam negeri dapat dioptimalkan untuk mendongkrak lifting nasional. Ia menyoroti masih minimnya pemanfaatan cekungan migas, dari total 128 cekungan, hanya 20 yang sudah berproduksi. Selain itu, banyak Wilayah Kerja (WK) dengan Plan of Development (POD) yang sudah disetujui namun belum juga berjalan.
Maka dari itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, Bahlil menyatakan siap bekerja sama dengan KKKS untuk mencari solusi terhadap kendala perizinan dan percepatan realisasi proyek migas.
“Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi,” kata Bahlil.
Selain percepatan izin, Bahlil juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat lokal di sekitar proyek migas. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian integral dari kegiatan eksplorasi dan produksi migas.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan skema fiskal seperti gross split atau cost recovery tak lagi menjadi hambatan. “IRR sudah dibuat ekonomis,” ujarnya.
