JAKARTA, BN NASIONAL – Perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri smelter nikel di Indonesia. Kondisi oversupply, turunnya harga nikel global, hingga kenaikan beban royalti disebut menjadi isu utama yang memengaruhi kelangsungan bisnis sektor ini.
CEO Eramet Indonesia Jérôme Baudelet menyampaikan, kebijakan hilirisasi mineral yang digencarkan pemerintah Indonesia memang berhasil menarik banyak investasi smelter. Namun, cepatnya pertumbuhan fasilitas pengolahan juga menimbulkan persoalan baru.
“Ada oembangunan kapasitas smelter, sehingga terjadi oversupply RKEF dan segera HPAL, membuat harga produk turun dan profitibilitas smelter menurun, meski tambang masih menguntungkan,” kata Jérôme dalam Eramet Journalist Class di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menurut Eramet, melimpahnya pasokan nikel dari Indonesia, khususnya produk Nickel Pig Iron (NPI), ikut menekan harga global yang sejak tahun lalu cenderung melemah. Kondisi tersebut memberi tekanan pada margin keuntungan produsen, baik di hulu maupun di hilir, ditambah lagi dengan isu lingkungan yang ada.
“Ada kesan lingkungan operasi di Indonesia rumit bagi perusahaan asing, tapi dibanding negara lain sebenarnya masih memungkinkan untuk membangun pertambangan berkelanjutan,” ujar Jerome.
Meski menghadapi tantangan, Eramet tetap optimistis terhadap prospek jangka panjang nikel dan logam kritis lainnya. Perusahaan menegaskan akan fokus pada efisiensi produksi serta diversifikasi portofolio, termasuk memperluas riset terhadap komoditas litium dan pengembangan teknologi rendah karbon.
Selain itu, Eramet berharap adanya kebijakan yang seimbang dari pemerintah Indonesia agar industri nikel tetap kompetitif secara global, tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan maupun stabilitas pasar.
Tantangan selanjutnya, pemerintah yang tidak konsisten dalam menerbitkan kebijakan. Jerome mencontohkan, royalti untuk bijih dan produk turunan nikel dinaikan oleh pemerintah.
“Pemerintah baru-baru ini menaikan royalti bijih dan produk olahan. Itu baik untuk penerimaan negara, tapi waktunya kurang tepat karena industri sedang tertekan, terutama bagi smelter,” jelas Jerome.
