JAKARTA, BN NASIONAL – Penyaluran gas murah untuk tujuh sektor industri dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih jauh dari optimal. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan rata-rata serapan HGBT belum mencapai 80% sejak program ini diluncurkan pada 2020.
“Kami menjumpai adanya penyaluran gas HGBT yang belum optimal. Secara rata-rata itu masih di bawah 80% untuk penyerapan gas HGBT,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam rapat dengan Komisi XII DPR, Senin (10/2/2025).
Di sisi lain, pemerintah masih mempertimbangkan kelanjutan program ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan perlunya perhitungan keekonomian sebelum HGBT diperpanjang. Ia menyoroti potensi kehilangan pendapatan negara akibat program ini yang mencapai Rp67 triliun selama 2021-2024.
“Gas murah harus diberikan kepada industri yang benar-benar menciptakan dampak berganda, seperti penciptaan lapangan kerja dan substitusi impor,” tegas Bahlil.
Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi efektivitas HGBT, termasuk kemungkinan mengecualikan sektor-sektor yang dianggap sudah memiliki keuntungan cukup tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023, program ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2024. Keputusan final mengenai kelanjutannya masih dalam pembahasan.
