JAKARTA, BN NASIONAL
Indonesia berpotensi mempercepat proses divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Holding BUMN Pertambangan (MIND ID) dengan menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyelesaian aturan tersebut akan memberikan penyesuaian yang d iperlukan untuk menciptakan kepastian investasi yang berkelanjutan.
“Kami telah melakukan rapat terbatas, dan kami akan mempercepat proses pengambilan keputusan. PP 96 ini mengatur penyesuaian-penyesuaian dan percepatan-proses guna memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Jakarta pada Senin (18/3/2024).
Ia menambahkan bahwa negosiasi mengenai proses divestasi saham PTFI akan selesai setelah PP 96 Tahun 2021 tersebut d iterbitkan, sehingga Indonesia akan memiliki 61 persen saham dari PTFI.
“Dengan demikian, potensi penambahan saham Freeport bagi Indonesia, yang saat ini sudah mencapai 51 persen, akan meningkat menjadi 61 persen. Artinya, Freeport bukan lagi milik orang lain, melainkan milik kita karena saham kita mencapai 61 persen,” jelas Bahlil.
Dalam PP 96 Tahun 2021 saat ini, permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan d iajukan paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi tersebut, atau paling lambat 1 tahun sebelumnya.
Sementara itu, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI masih berlaku hingga tahun 2041 dan dapat d iperpanjang paling cepat pada 30 Desember 2036.
“Kami akan mengubah persyaratan perpanjangan, d imana masa perpanjangan paling cepat yang semula 5 tahun, akan d iubah karena akan terintegrasi dengan smelter. Kedua, karena 5 tahun tersebut, produksi Freeport pada tahun 2035 d iproyeksikan akan mulai menurun, sementara eksplorasi underground minimal memerlukan waktu 10 tahun,” tambahnya.*[]
