Bali, BN Nasional – Perubahan iklim yang tidak dapat dihentikan tanpa adanya aksi nyata, Indonesia paham urgensi kebijakan untuk perubahan iklim mengubah Indonesia menjadi negara net zero akan membutuhkan aksi kolektif oleh semua sektor.
Transisi nasional ini perlu melibatkan sektor publik maupun swasta untuk membangun ekosistem yang mendukung, seperti pengadaan insentif atau skema investasi yang dapat memfasilitasi bisnis untuk berpindah ke energi terbarukan.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan, Berkaitan dengan investasi energi bersih, Indonesia berencana untuk menginstalasi PLTA dengan total kapasitas 9.000 MW di Kalimantan Utara.
“Energi bersih yang dihasilkan akan memberi pasokan ke Green Industrial Estate (KIPI Tanah Kuning), dengan total komitmen investasi sebesar 130 miliar dolar AS,” kata Bahlil.
Bahlil Lahadalia mengingatkan para tamu yang hadir akan kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia yang menjanjikan potensi besar untuk mendukung transisi ke energi bersih. Dalam hal energi baru dan terbarukan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi terbarukan paling besar di Asia Tenggara.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, menekankan kembali posisi unggul Indonesia, dengan posisi Asia Tenggara yang sering dikatakan sebagai salah satu wilayah paling rentan terhadap dampak krisis iklim, Indonesia sudah paham betul akan urgensi dari kebijakan untuk perubahan iklim yang dapat mendorong aksi iklim nyata.
“Saya akan memastikan bahwa kebijakan yang kami buat hari ini tidak akan merugikan masa depan generasi selanjutnya,” kata Luhut.
