JAKARTA, BN NASIONAL
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Hibnu Nugroho, memberikan pujian setinggi langit atas kemampuan penyidik Kejaksaan Agung dalam melacak aset-aset terkait tindak pidana korupsi. Hal ini d ibuktikan dengan keberhasilan mereka dalam mengusut kasus megakorupsi timah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun dan merusak ekosistem.
“Kemampuan penyidik kejaksaan dalam mengoptimalkan strategi pengungkapan aset itu sangat luar biasa,” kata Hibnu dalam acara rilis survei Indokator Politik Indonesia bertajuk ‘Presepsi Publik atas Penegakan Hukum, Sengketa Pilpres di MK dan Isu-isu terkini Pascapilpres’ yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Minggu (21/04/2024).
Menurut Hibnu, keberhasilan tim penyidik Kejaksaan Agung dalam mengusut megakorupsi timah menjadi bukti nyata kemampuan mereka. Ia menilai bahwa strategi Kejaksaan Agung dalam pengungkapan aset korupsi bermuara pada upaya pemulihan keuangan negara.
Lebih lanjut, Hibnu mengamati bahwa Kejaksaan Agung kini menunjukkan langkah progresif dalam menangani kasus korupsi. Tak hanya menghitung kerugian materiil, mereka juga memasukkan potensi kerugian negara dalam perhitungan.
“Kejelian Kejaksaan dan penyitaan aset untuk memulihkan keuangan negara patut d iapresiasi,” ujar Hibnu d ikutip dari Antaranews.com.
Apresiasi ini sejalan dengan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia pada April 2024 yang kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling d ipercaya publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung dalam survei Indikator Politik Indonesia mencapai 74,7 persen, mengungguli Mahkamah Konstitusi, pengadilan, Polri, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kejaksaan menjadi lembaga hukum paling d ipercaya publik,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
Survei Indikator Politik Indonesia d ilakukan pada 4-5 April 2024 dengan melibatkan 1.201 responden yang d iwawancarai melalui sambungan telepon. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.
Dalam daftar tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, Kejaksaan Agung unggul atas MK dengan 72,5 persen, pengadilan (71,1 persen), Polri (70,6 persen), dan KPK di posisi terakhir dengan 62,1 persen.
Kepercayaan publik yang tinggi terhadap Kejaksaan Agung ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen institusi dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Kemampuan melacak aset korupsi dan strategi progresif mereka dalam pemulihan keuangan negara patut diapresiasi dan d iharapkan dapat terus d itingkatkan.*[]
