Jakarta, BN Nasional – Indonesia diperkirakan kelebihan pasokan (over supply) listrik hingga mencapai 6.000 Mega Watt (MW) atau 6 Giga Watt (GW) sampai akhir tahun nanti. Namun sayangnya kondisi ini bisa berdampak buruk bagi PT PLN (Persero) selaku badan usaha penyalur listrik ke konsumen.
Pada 2021 misalnya, dari kapasitas terpasang listrik 349 ribu Giga Watt hour (GWh), energi yang terjual hanya 257 ribu GWh, artinya ada selisih 26,35% listrik yang tidak dimanfaatkan.
Komisi VII DPR RI menyoroti kelebihan pasokan atau oversupply listrik yang masih dialami oleh PT PLN. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, ini masih pekerjaan bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga Komisi VII DPR RI, agar dapat menemukan regulasi untuk mengatasi oversupply tersebut. Bambang mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyalurkan listrik ke sektor industri.
“Oversupply yang ada sekarang yang selalu menjadi pekerjaan kita bersama, harus kita cari regulasinya agar oversupply ini teratasi. GM (General Manager PLN di setiap daerah) harus menjadi tim yang handal. Bukan hanya menyambung (listrik), tapi harus jadi marketing yang handal. Agar di wilayah yang ia tangani memaksimalkan penggunaan listrik, terkhusus untuk industri. Karena pemakaian terbesar itu di industri,” kata Bambang Haryadi, Jakarta, Senin (5/12/2022).
“Kita tidak bisa membebani oversupply listrik PLN itu ke rakyat. Tapi bagaimana kita rangsang industri itu lebih menggunakan listrik. Kami sudah mengambil data ke Pertamina. Berapa industri yang mengambil solar. Karena tidak mungkin solar bukan untuk energi. Ternyata (jumlahnya) besar. Nah ini tugas GM untuk (bersinergi) ke industri, kenapa tidak menggunakan listrik. Karena di regulasi kita tidak ada ‘upaya paksa’ untuk industri mengganti (pasokan energi) dari solar ke listrik,” tambah Bambang Haryadi.
Bambang pun mengusulkan agar GM PLN di daerah yang mencapai target dalam memasarkan listrik ke industri, dapat diberikan penghargaan atau reward.
“GM perlu ada reward, kalau tidak, yang ada hanya bekerja sesuai tugas untuk menjaga agar tidak mati listrik atau tidak jebol. Coba di-kasih reward, kalau ada pembeli, kalau GM bisa memasarkan dalam satu bulan 5 megawatt misalnya, diberi reward, seperti promosi jabatan atau bonus,” usul Bambang Haryadi.
Bambang juga terus mendukung PLN untuk melakukan upaya digitalisasi terhadap pelayanan kepada pelanggan.
“Karena bagaimanapun ke depan akan meningkatkan efisiensi daripada cost. Karena sekarang masih manual. Saya pikir bagus, harus mengedepankan efisiensi, transaparan dan akuntabel. Digitalisasi pada meteran listrik sangat perlu, dan perlu didukung. Kalau perlu ada sinergi antar BUMN, misalnya dengan PT Telkom,” kata Bambang Haryadi.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan terkait keberlangsungan PLN dalam mendistribusikan listrik dan menjangkau masyarakat.
“Rasio elektrifikasi tinggi, menyala 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ini menjadi harapan kita. Saya pikir belum ada satu telaah lebih jauh bagaimana untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan pasokan listrik pada seluruh wilayah di Indonesia. Karena itu terkait dengan ketahanan energi,” kata Bambang Patijaya. (Louis)
