BN Nasional – Krisis pasokan batu bara untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) berbuntut keputusan pemerintah menghentikan ekspor batu bara pada 1-31 Januari 2022. Selain itu, Menteri Negara BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Energi Primer PT PLN (Persero) Rudy Hendra Prastowo, dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang PLN membeli batu bara dari trader atau makelar.
“Nggak ada lagi itu PLN beli di trader. Saya ulangi lagi ya. PLN tidak boleh lagi beli dari trader. Jadi semua harus beli dari perusahaan tambang,” ujar Luhut ditemui di Kantornya, Senin (10/1).
Pemerintah juga menilai, salah satu penyebab minimnya pasokan batu bara ke pembangkit karena pengaturan stok pasokan ke pembangkit yang menjadi tanggung jawab PLN Batubara tidak berjalan sebagaimana mestinya. PLN Batubara pun akan dibubarkan.
“Nggak ada lagi itu PLN Batubara. Itu kita minta bubarin,” ujar Luhut.
Sebelumnya, rencana pembubaran PLN Batubara telah disuarakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, ia tak mengelaborasi alasannya. Ia hanya menilai pembubaran PLN Batubara sebagai langkah untuk mengefektifkan kinerja PLN.
“PLN kan jadi fokus yang kami transformasi, salah satunya adalah bagaimana kita juga akan me-review keberadaan PT PLN Batu Bara yang merupakan anak perusahaannya. Jangan sampai ini jadi kepanjangan lagi bikrokrasi yang tidak penting,” kata Erick pekan lalu.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan selama ini PLN mendapatkan pasokan batu bara 60 persen dari perusahaan tambang dan 40 persen dari trader. Menurut Arifin skema inilah yang malah membuat PLN berpotensi mengalami kekurangan pasokan.
“Karena selama ini perusahaan penambang tidak punya kewajiban dalam memberikan suplai kepada trader. Makanya mereka ekspor,” kata Arifin.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi menyatakan, untuk mencegah terjadinya kelangkaan batu bara, PLN mengubah kontrak pembelian jangka pendek menjadi jangka panjang. Dengan klausul win-win dan continuous improvement.
“Kami mengubah kontrak kami dengan kontrak jangka panjang,” ujar Agung, Selasa (11/1/2022).
Selain itu, kata Agung PLN juga meningkatkan sistem pemantauan stok batu bara melalui sistem digitalisasi. Menurut dia, saat ini PLN mengembangkan aplikasi pemantauan batu bara yang ada di PLN.
Nantinya, pemantauan stok akan dilakukan secara online. Sistem digital yang dibangun oleh PLN ini nantinya akan memberikan peringatan dini terkait ketersediaan batu bara yang sudah mendekati level tertentu, sistem antrean loading batu bara, bahkan sampai pemantauan data pemasok dalam mengirimkan batu bara sesuai komitmen kontraktualnya.
“Semua sistem administrasi akan dibuat digitalize yang terverifikasi dengan legal dan sah digunakan,” ujar Agung.
Agung juga menyatakan, pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keandalan pasokan ini dapat terus terjaga selama suplai batu bara terpenuhi.
“Kami memastikan pasokan daya listrik cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik siang maupun malam hari, meskipun di beberapa daerah mengalami peningkatan konsumsi listrik seiring dengan pulihnya perekonomian nasional,” ujar Agung.
Menurut Agung, kondisi ketersediaan batu bara saat ini terus meningkat dan sudah mengalami perbaikan dibandingkan kondisi pada 31 Desember 2021. Perseroan pun terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara.
“Berbagai skema pengaturan produksi pada sistem kelistrikan kami lakukan agar listrik tetap menyala, misalnya untuk di Sistem Jamali, PLTU hanya dibebankan sekitar 74 persen dari total kapasitasnya. Ini dilakukan sambil menunggu kedatangan pasokan batu bara tambahan,” ujar Agung.
Merespons klaim PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin mengatakan, kondisi aman yang dimaksud hanyalah di atas kertas. Hingga Selasa (11/1) malam, sejatinya PLN masih menanti batu bara sampai ke pembangkit.
“Yang kita tunggu sekarang adalah delivery-nya. Yang sudah diamankan itu kontraknya sudah, artinya volumenya. Sudah ada alokasi, tapi kapalnya belum bergerak,” ujar Ridwan, Selasa (11/1) malam.
Ridwan menjelaskan, dari kepastian volume yang berdasarkan kontrak yang ada maka saat ini stok batubara di PLN sebesar 15 hari operasi (HOP).
“Pasokan untuk PLN sudah membaik. Kebutuhan PLN yang tadinya berpotensi mematikan pembangkit, sekarang sudah 15 HOP,” ujar Ridwan.
Selain itu, kata Ridwan kebijakan larangan ekspor masih tetap berlaku sampai 31 Januari 2022. “Larangan ekspor masih berlaku sampai 31 Januari 2022. Yang mau dikapalkan, itu belum diputuskan. Akan dievaluasi para menteri Rabu,” tambah Ridwan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memastikan, hingga saat ini ekspor batu bara belum dibuka. Menurut Arifin, ekspor batu bara baru boleh dibuka jika PLN menyatakan stok di pembangkit sudah aman.
“Kami masih tunggu declare dari PLN. Kalau mereka sudah bilang aman, baru kita buka,” ujar Arifin di Kementerian ESDM, Rabu (12/1).
Selain itu, kata Arifin Kementerian ESDM akan memprioritaskan izin ekspor dibuka bagi perusahaan batubara yang sudah 100 persen memenuhi kewajiban DMO–nya.
“Nanti yang kita prioritaskan perusahaan yang DMOnya sudah 100 persen,” ujar Arifin.
