Jakarta, BN Nasional – Presiden RI Joko Widodo pastikan akan menerapkan larangan ekspor timah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, namun Jokowi belum dapat pastikan kapan mulai diberlakukannya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin buka suara, kebijakan larangan ekspor dipegang oleh pimpinan dan Ditjen Minerba saat ini sedang menunggu dan membuat kelompok kerja (Pokja).
“Beliau (Presiden Jokowi) mengatakan larangan ekspor timah pasti saya lakukan, tapi kapannya sedang dihitung. Kapan sedang dihitung itulah point penting yang kami lakukan di kelompok kerja yang disusun oleh Minerba,” kata Ridwan saat acara Capaian Kinerja Subsektor Minerba Tahun 2022, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Ridwan menjelaskan, salah satu bentuk hilirisasi logam timah yang dilakukan penghitungan dan kajian oleh Pokja Minerba adalah 23 bulan atau mendekati dua tahun.
“Untuk membangun sebuah pabrik tin solder itu hasil kajian tim pokja dibutuhkan waktu 23 bulan atau dua tahun. Itulah modal dasar kita berhitung, ketika kebijakan larangan ekspor diberlakukan kita sudah tau apa yang harus dilakukan dua tahun lagi,” kata Ridwan.
Ridwan juga mendorong industri untuk melakukan pembangunan pabrik pemurnian (smelter) mulai dari sekarang, agar kedepannya para pengusaha timah tidak menunggu terlalu lama.
“Misalnya mau dilarang tahun depan, sekarang kita bangun dong supaya nunggunya tidak terlalu lama, termasuk perhitungan-perhitungan modalnya berapa banyak yang sudah kami susun laporannnya dan strategi umum,” jelasnya.
Antisipasi Ditjen Minerba agar industri timah tidak hanya dapat membuat tapi juga dapat menjual, adalah dengan merangkul pemain global yang ada agar menjadi bagian dalam program hilirisasi timah.
“Timah agak berberda dengan bauksit, dibutuhkan sedikit-sedikit tapi produk akhirnya banyak, sehingga kita perlu berkerja sama dengan pelaku usaha yang menjadi pemain global yang ada saat ini,” katanya. (Louis)
