Pakar: Meski Masa Darurat Diaktivasi, Masa Jabatan Presiden Tidak Serta Merta Bisa Diperpanjang

by admin
2 minutes read

Jakarta, BN Nasional — Fitra menyatakan, alasan masih terjadinya pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alasan dilakukannya perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia.

Menurutnya, konstruksi hukum kedaruratan yang tersedia di Indonesia ada tiga. Pertama, kedaruratan berdasar Konstitusi menurut Pasal 12 UUD 1945 (the declaration of a state of emergency under the constitution).

“Kedua, kedaruratan berdasar UU (use existing legislation dealing with public health or national disaster) dan ketiga legislasi UU darurat baru (Passing new legislation),” kata Fitra Arsil ketika dihubungi Beritasatu.com, Senin (15/11/2021).

Pandemi Covid-19 belum mencerminkan kedaruratan yang diatur dalam tiga konstruksi hukum kedaruratan tersebut. Kedaruratan pandemi Covid-19 memang sudah diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Covid-19 dan Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Namun, kedaruratan yang diaktivasi melalui dua aturan tersebut merupakan kedaruratan bencana dan kedaruratan kesehatan.

“Melalui Keppres No 11/2020 dan Keppres Nomor 12/2020, kedaruratan yang diaktivasi dalam rangka Covid-19 adalah kedaruratan bencana dan kedaruratan Kesehatan. Mengaktivasi UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan,” ujar Fitra Asril.

Dengan demikian, lanjutnya, aktivasi kedaruratan jenis ini hanya memberikan ruang darurat sangat terbatas kepada penguasa. Kedaruratan itu hanya terkait kesehatan masyarakat dan bencana.

Kedaruratan jenis ini, kata Fitra, tidak boleh melakukan penyimpangan terhadap konstitusi. Hal ini berbeda dengan kedaruratan yang diatur berdasar Pasal 12 UUD 1945.

“Seandainya kemudian diaktivasi kedaruratan berdasar konstitusi menurut Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 (state of emergency/ hukum tata negara darurat), tidak serta merta perpanjangan masa jabatan presiden bisa langsung diperpanjang,” terang Fitra Asril.

Dijelaskannya, hukum tata darurat negara Indonesia konsepsinya berdasar legislative model. Pasal 12 UUD Tahun 1945 menyebutkan presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

“Artinya sebelum dinyatakan keadaan bahaya sudah disiapkan lebih dahulu UU yang mengatur syarat-syarat dan akibatnya,” jelas Fitra Asril.

Sejauh ini, ungkap Fitra, UU yang melaksanakan Pasal 12 ini hanya ada satu UU yaitu UU Nomor 23/prp/1959. Dalam UU tersebut, diberi kekuasaan penguasa darurat, tetapi tidak termasuk di dalamnya mengubah konstitusi, khususnya masa jabatan presiden.

Sumber.

related posts