JAKARTA, BN NASIONAL – Pemerintah Indonesia semakin serius memperkuat keamanan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian dari upaya mendorong transisi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Selain mengurangi emisi karbon, penggunaan kendaraan listrik secara luas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor yang selama ini menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Harris Yahya, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menerbitkan 38 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait keamanan kendaraan listrik. Standar ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dalam penggunaan EV.
”Aspek safety menjadi sangat penting karena satu kali kejadian bisa membuat impact yang sangat besar terhadap industri kendaraan listrik di Indonesia. Sehingga benar-benar ini harus menjadi perhatian utama kita. Sudah ada standar yang sudah ditetapkan dan kita juga masih mengharapkan ada penyempurnaan-penyempurnaan standar yang lain, dan yang paling penting itu bisa dilaksanakan secara tegas,” kata Harris dalam Seminar Warta Ekonomi bertajuk ‘Memperkuat Keamanan Kendaraan EV’ di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Selain itu, Harris menekankan bahwa efisiensi energi dari kendaraan listrik dapat memberikan dampak positif pada ekonomi nasional dengan menurunkan kebutuhan impor BBM. Hal ini dinilai akan mendukung kestabilan ekonomi dan memperkuat ketahanan energi.
Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PT PLN, Ririn Rachmawardini, mengungkapkan komitmen PLN dalam memperluas infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Hingga Oktober 2024, PLN telah menyiapkan 2.151 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk roda empat dan 9.956 SPKLU untuk roda dua di 1.503 lokasi di seluruh Indonesia.
”Ekosistem ini ini terus kami kembangkan, bagaimana kami bisa mereach atau bisa menggapai pelanggan ini untuk terus menikmati kemudahan-kemudahan. Jadi orang yang awalnya mau beli EV ini udah mulai berubah, bergeser Tadinya EV itu mobil kedua, tapi akhir-akhir ini itu udah banyak yang peryakinkan untuk membeli EV itu sebagai mobil pertama. Jadi luar biasa sekali pencapaiannya,” tegas Ririn.
PLN juga bekerja sama dengan BUMN dan mitra swasta untuk memperluas jaringan charging station, yang dilengkapi dengan peralatan keamanan seperti APAR Lithium Fire Killer dan sistem manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
”Jadi harapannya mungkin di Indonesia ini tidak ada keraguan atau tidak ada kekhawatiran terkait mobil listrik ini, dari sisi infrastrukturnya pun kami sedang siapkan kelengkapannya. Kemudian kami juga sudah menunjuk anak perusahaan kami ini untuk terkait dengan operation dan maintenance-nya, kata Ririn.
”Kemudian petugas juga standby, dan sekarang ada di PLN Mobile itu ada semacam yang menghubungkan dengan agent. Jadi 24 jam apabila memang ada terkendala di SPKU, itu mungkin bisa mengontak sehingga nanti petugas Haleyora akan datang,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), Rian Ernest, menegaskan pentingnya aspek keselamatan dalam produksi kendaraan listrik. Menurutnya, keselamatan adalah prioritas yang tidak dapat diabaikan.
”Kalau di asosiasi AEML, asosiasi ekosistem mobilitas listrik, kalau tentang spesifikasi kendaraan itu perdebatan pasti tinggi tapi kalau bicara keselamatan itu gak ada perdebatan, semuanya sepakat kita harus menciptakan produk yang memberikan keselamatan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat juga makin yakin, makin percaya pindah dari kendaraan BBM ke kendaraan EV,” tegas Rian.
Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance), Ristiawan Suherman, turut menyampaikan kesiapan perusahaan dalam mendukung pembiayaan kendaraan listrik. Hingga Oktober 2024, CIMB Niaga Finance telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.399 unit kendaraan listrik.
Ristiawan juga mencatat bahwa berbagai insentif pemerintah, seperti PPN 1% dan pembebasan ganjil genap, telah mendorong minat masyarakat terhadap pembiayaan EV.
”Perusahaan pembiayaan juga merasa terbantu dengan PPN insentif cuman 1% karena diskon 10%, ada untuk bus juga, lalu relaksasi balik nama, lalu tidak ada ganjil genap itu cukup lumayan membantu menarik minat nasabah untuk khususnya mengajukan pembiayaan di perusahaan pembiayaan,” tutup Ristiawan.
