Jakarta, BN Nasional – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah.
Anas mengatakan, pengembangan digitalisasi ini akan berfokus pada data yang ada di kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).
“Ada beberapa hal penting yang kita diskusikan tadi, termasuk tentang SPBE dan saya lihat di tempat beliau, di Dukcapil ini menjadi tulang punggungnya dan kedepan akan ditata dengan baik,” kata Anas, Jakarta, Jumat (6/1/2023).
Dilanjutkannya, saat ini pemerintah fokus pada birokrasi yang berdampak. Kementerian PANRB menciptakan strategi reformasi birokrasi tematik dengan empat fokus untuk mempercepat dampak nyata birokrasi, yang salah satu fokusnya yakni pada digitalisasi sistem administrasi pemerintahan.
“Kita akan fokus pada birokrasi yang berdampak, jadi dengan digitalisasi bisa cepat dan fokus. Insya Allah nanti dengan Pak Menteri Dalam Negeri capaiannya seperti dulu waktu LKPP, bisa terukur,” katanya.
Sementara itu, Menteri Tito menyampaikan bahwa SPBE yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo ini memiliki banyak manfaat yang berdampak langsung untuk masyarakat.
“Digitalisasi banyak manfaatnya untuk mempermudah layanan terhadap rakyat, pelayanan publik, juga birokrasi yang lebih baik, termasuk juga pencegahan korupsi dan lain-lain,” kata Tito.
Kedepan untuk mempercepat digitalisasi dalam administrasi pemerintahan tersebut, Kementerian PANRB dan Kemendagri bekerja sama untuk merumuskan langkah dan konsep yang harus dilakukan.
“Sehingga beliau sampaikan salah satu tulang punggungnya adalah data dari dukcapil, saya selaku Mendagri mendukung penuh konsep-konsep dan langkah-langkah dari Pak Menteri PANRB, kami tandem sama, beliau nanti akan merumuskan seperti apa sistemnya dan nanti akan kita diskusikan lebih teknis lagi,” jelasnya.
Tito menyatakan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dukcapil, serta kompenen lain siap mendukung penuh program digitalisasi pemerintah termasuk pemerintah daerah.
Sebelumnya Kementerian PANRB juga melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh pada Selasa (03/01). Rapat tersebut membahas upaya untuk peningkatan integrasi sistem administrasi kependudukan dengan beragam layanan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di seluruh Indonesia.
