JAKARTA, BN NASIONAL
Pemerintah merencanakan pengalokasian anggaran sebesar Rp22,08 triliun untuk mencapai target rasio elektrifikasi dan rasio desa 100% pada periode 2023 hingga 2025. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu, menyatakan bahwa kebutuhan anggaran tersebut telah d ihitung setelah melakukan konsinyering dengan PT PLN (Persero).
“Pada dua tahun ke depan hingga 2025, kami membutuhkan dana sebesar Rp22,08 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%,” ujar Jisman dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Subsektor Ketenagalistikan di Gedung D itjen Ketenagalistrikan pada Kamis (18/1/2024).
Hingga akhir tahun 2023, rasio elektrifikasi mencapai 99,78%, di mana 98,32% berasal dari PLN dan sisanya dari sumber lain di luar PLN. Jisman menjelaskan bahwa perbedaan sekitar 1% tersebut melibatkan program-program seperti Long Term Service Agreement (LTSA) dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah terpencil, serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMh).
Salah satu faktor yang menyebabkan belum tercapainya rasio 100% adalah pembatalan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp6,7 triliun. “Awalnya sudah d ianggarkan dan d isediakan, PLN juga sudah berkontrak senilai Rp4,5 triliun, tapi tiba-tiba pemerintah membatalkan PMN listrik,” ungkap Jisman.
Dalam harapannya, Jisman menginginkan Kementerian Keuangan untuk tetap memberikan PMN bagi sektor ketenagalistrikan. Dengan adanya PMN, ia optimis bahwa target rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2025 dapat tercapai.
“Kami berharap Kemenkeu tetap menyediakan ini agar selesai dengan cepat. Bayangkan, setelah 78 tahun lebih merdeka, masih ada daerah yang belum teraliri listrik. Rasanya kurang pas,” tambahnya.(*)
