Jakarta, BN Nasional – Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan PT Vale Indonesia Tbk membuka peluang untuk mendivestasikan sahamnya kepada Indonesia lebih dari 11 persen. Namun Vale memberikan syarat tetap memegang pengendalian operasional dan konsolidasi finansial.
“Hasil rapat 4 Mei 2023 terkait divestasi, Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11 persen, dengan hak pengendalian operasional, dan financial consolidation,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Tak hanya Vale, Arifin menyebut, Holding BUMN pertambangan MIND ID juga menginginkan pengendalian operasional.
“MIND ID juga menginginkan hal pengendalian operasional dan financial consolidation,” katanya.
Oleh sebab itu, Arifin menilai, MIND ID meminta dukungan pemerintah dalam proses negosiasi melalui momentum perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Diketahui, susunan pemegang saham vale adalah Vale Canada 43,79 persen, MIND ID sebesar 20 persen, Sumitomo Metal Mining 15,03 persen, dan publik sebesar 21,18 persen.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, DPR sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit untuk proses divestasi saham Vale.
“Kita di Panja sudah mintakan audit ke BPK dan Ketua Komisi sudah sampaikan ke pimpinan DPR,” kata Bambang saat Raker dengan Kementerian ESDM di DPR RI, Senin (5/6/2023).
DPR saat ini sedang menunggu hasil audit dari BPK sebelom proses divestasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada Vale. Hal ini diantisipasi agar tidak terjadi kerugian pada negara.
“Jangan sampai ini terjadi merugikan negara,” kata Bambang.
Saat kunjugan Komisi VII ke BPK RI, Komisi VII melakukan rapat konsultasi komprehensif dan mendapatkan saran jangan cepat-cepat untuk melakukan divestasi saham Vale.
“Mereka menyarankan jangan dulu divestasi, kami akan meneliti semua aspek dari lingkungan, bumn dan AKN 1 akan bantu serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum,” jelasnya. (Louis/Rd)
