Jakarta, BN Nasional – Hilirisasi merupakan hal penting yang dapat meningkatkan nilai tambah produk. Pohon industri di Indonesia masih belum terbangun, masih banyak barang mentah dan setengah jadi yang diekspor, padahal industri lanjutan sangat bergantung pada impor.
Optimalisasi peningkatan nilai tambah dilakukan dalam rangka membangun industri dan ekonomi nasional guna mendukung hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) yang dapat membuka peluang lapangan kerja dalam negeri, menjadi penggerak ekonomi nasional, serta meningkatkan penerimaan negara termasuk devisa negara.
Saat ini, pemerintah mewajibkan pelaksanaan hilirisasi nikel dan kedepan melakukan hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah untuk mendorong pembangunan ekosistem industri dalam negeri yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi.
Teknologi masih menjadi salah satu hambatan hilirisasi dalam negeri yang bergantung dengan luar negeri, penggunaan teknologi asing memerlukan penyesuaian karakteristik dari mineral Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sudah mengamanatkan pemanfaatan SDA secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional.
Pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara harus memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Presiden Joko Widodo mengakui melalui kebijakan hilirisasi memberikan dampak yang kurang mengenakan bagi pelaku bisnis bahan mentah, serta pendapatan negara dalam jangka pendek. Indonesia akan menikmati hasil dari hilirisasi bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila ekosistem besarnya sudah terbentuk dan pabrik pengolahan SDA sudah beroperasi.
“Sebagai gambaran setelah kita stop ekspor nikel ore di 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat dan kini ada 43 pabrik pengolahan nikel yang membuka peluang kerja sangat besar, ini baru satu komoditas,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2023, Rabu (16/8/2023).
Indonesia secara pendapatan per kapita/Gross Domestic Product (GDP) akan mencapai Rp153 juta atau US$10.900 dalam 10 tahun ke depan, Rp217 juta dalam 15 tahun, dan Rp331 juta atau US$25.000 dalam 22 tahun ke depan melalui Hilirisasi.
“Sebagai perbandingan pada 2022 lalu kita berada di angka Rp71 juta. Artinya dalam 10 tahun lompatannya bisa dua kali lipat lebih, dimana pondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing,” katanya.
Pemanfaatan SDA yang melimpah tidak cukup menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Artinya Indonesia hanya akan menjadi bangsa pemalas jika hanya menyandang status sebagai pemilik dan menjual bahan mentah tanpa ada nilai tambah dan keberlanjutan.
“Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi,” jelas Jokowi.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengapresiasi gagasan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah untuk meningkatkan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah.
Kualitas industri nasional tentunya hanya dapat berjalan ketika sudah mampu melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Tentu kebijakan ini menunjukan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional.
“Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral emas, bauksit, nikel, tembaga, dan bijih besi. Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah,” kata Bamsoet sapaan akrabnya dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2023, Rabu (16/8/2023).
Indonesia sebagai negara besar harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kesejahteraan, krisis ekonomi di sektor keuangan tidak boleh lagi terjadi pada Indonesia yang membuat rakyat sengsara.
“Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sda terbesar dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun demikian masih ada negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan nasional Indonesia saat ini bergantung pada dukungan SDA. Ekonomi global yang melanda saat ini, kekayaan alam yang luar biasa dapat menjadi sesuatu hal yang nihil di tengah situasi global yang berubah, apabila hanya mengandalkan SDA yang mentah.
“Kita menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada sumber daya alam mentah. Pemerintah telah bekerja keras dan meyakini seluruh stakeholder, agar berpartisipasi aktif dalam prose hilirisasi, dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kapasitas domestik, sebagai penyerap sumber-sumber mineral,” jelasnya.
Indonesia harus mampu mengelola secara mandiri sda yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
“Hilirisasi industri adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945,” katanya.
Pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat perlu melakukan kolaborasi dan melakukan perubahan mindset pembangunan yang melekat untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkular, atau mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberi nilai tambah yang lebih besar serta berulang,” jelasnya.
Bamsoet berterimakasih kepada pemerintah yang bekerja keras mengurangi angka kemiskinan dan terus melakukan upaya untuk meningkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam. “Mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” katanya.
Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah agar mampu memanfaatkan sda yang luar biasa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Program meningkatkan nilai tambah dari komoditas melalui hilirisasi membuat pemerintah memberikan insentif sehingga membuat pendapatan negara berkurang. Pendapatan negara dari Bea Keluar diperkirakan akan menurun yang merupakan konsekuensi dari hilirisasi.
“Bea keluar tidak menjadi andalan lebih, karena kita ingin terjadi nilai tambah lebih di dalam negeri,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mendukung program hilirisasi, salah satu upayanya dengan mengeluarkan aturan klasifikasi mineral kritis untuk mengamankan mineral-mineral yang sulit ditemukan. Mineral kritis terus dilakukan pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga cadangan dan ketahanan.
“Mineral kritis harus kita bikin dong (aturan), kalau tidak dibuat aturannya bisa lolos kemana-mana dong,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jumat (9/6/2023).
Selaras dengan hal tersebut, Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Muhammad Wafid menjelaskan, pembentukan aturan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan dalam transisi energi. Mineral yang masuk dalam kategori kritis dapat menjadi pengganti energi yang rendah karbon.
“Mineral kritis yang ada di kita itu akan dihubungkan dengan energi transisi. Kita menyiapkan untuk rendah karbon dan sebagainya itu penting,” kata Wafid saat dijumpai di DPR RI, Kamis (22/6/2023).
Direktur Pembinaan Program Minerba Ditjen Minerba Tri Winarno mengatakan, mineral yang dikategorikan sebagai mineral kritis dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan industri strategis dan prioritas sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2030.
“Dibutuhkan industri strategis dan industri prioritas yang sesuai dengan RIPIN kemudian breakdown apa saja kebutuhan mineralnya dan kemudian dilihat itu kritis apa enggak,” jelas Tri Winarno.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (KemenkoMarves) Septian Hario Seto mengatakan, proses hilirisasi yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, menunjukkan pertambangan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Hilirisasi industri pertambangan juga memberikan dampak yang cukup besar. Investasi baru dalam sektor besi baja telah tumbuh pesat, meskipun mayoritas investor berasal dari luar negeri. “Hilirisasi nikel sampai dengan saat ini sudah mencapai lebih dari US$30 miliar yang masuk ke Indonesia,” kata Seto, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Target selanjutnya dari pemerintah sendiri adalah mengintegrasikan hilirisasi ke tahap yang lebih lanjut untuk dapat menarik investasi lebih besar. Namun, proses hilirisasi ini tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses hilirisasi industri pertambangan di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah besarnya investasi yang dibutuhkan.
“Rata-rata, proyek hilirisasi dalam industri pertambangan memiliki biaya yang cukup besar, di atas US$1 miliar. Oleh karena itu, selain modal ekuitas, juga dibutuhkan pinjaman dari bank,” jelasnya.
Pemerintah juga sudah menyusun roadmap hilirisasi investasi strategis dalam rangka mendorong transformasi ekonomi. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadia mengatakan, bahwa peta jalan tersebut telah selesai disusun dengan total investasi hingga USD 545,3 miliar sampai tahun 2040.
“Alhamdulillah pekerjaan sudah selesai dan kami sudah laporkan dibagi menjadi 8 bagian dari 21 komoditas peta hilirisasi. Jadi selama ini kita bicara hilirisasi, peta jalan roadmap besarnya itu belum ada, dan alhamdulillah tadi kami sudah laporkan dengan total investasi sampai dengan 2040 sebesar USD 545,3 miliar,” kata Bahlil, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Bahlil menyampaikan, prototipe hilirisasi nikel secara teknis juga akan dijadikan referensi pada sektor lainnya. Dengan hilirisasi tersebut, menurut Bahlil, Indonesia akan betul-betul fokus pada peningkatan nilai tambah.
“Tahapan-tahapannya juga sudah tadi kita bahas teknis dan nikel sudah kita lakukan dengan baik, jadi prototype nikel yang kita lakukan hilirisasi ini yang akan kita pakai juga untuk di sektor-sektor yang lain, seperti timah, bauksit, kemudian oil and gas, kemudian tembaga. Tidak hanya di sektor itu, tapi juga di sektor perkebunan, pangan, perikanan,” jelas Bahlil.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Investasi untuk membuat skala prioritas dalam proses hilirisasi dan target-target yang harus dilakukan selanjutnya. “Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya sebagai Menteri Investasi untuk melakukan skala prioritas untuk apa-apa saja yang harus kita lakukan sekarang. Katakanlah sekarang kita menyetop nikel, kemudian bauksit, ke depan apalagi? Seperti timah, atau tembaga, sebentar lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan,” kata Bahlil.
Hilirisasi merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi utamanya dalam proses menjadi negara maju. “Ingat, negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam berbeda antara negara yang punya sumber daya alam yang tidak melakukan hilirisasi dengan yang melakukan hilirisasi. Kalau yang melakukan hilirisasi, percepatan pertumbuhan ekonominya dan menuju ke negara maju lebih cepat daripada yang punya sumber daya alam (tapi) tidak melakukan hilirisasi,” jelas Bahlil.
Dari sisi kebijakan, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memastikan, Komisi VII berkomitmen mendukung program prioritas industri pertambangan melalui regulasi yang kuat.
“Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengawal program-program yang memang menjadi skala prioritas pembangunan, terkhusus dalam rangkaian upaya menghadirkan energi bersih dan ramah lingkungan,” kata Sugeng, Jakarta, Kamis (24/11/2022).
Menurut data dari Kementerian ESDM, umur cadangan mineral Indonesia beragam mulai dari 15 tahun sampai 268 tahun. Cadangan ini terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi untuk menemukan cadangan baru.
Nikel memiliki cadangan bijih sebanyak 5,24 miliar ton. Jenis saprilte diperkirakan memiliki umur cadangan sekitar 15 tahun, sedangkan jenis Limonite sekitar 34 tahun.
Tembaga memiliki cadangan bijih sebanyak 3,01 miliar ton, dengan umur cadangan selama 23 tahun. Kemudian timah memiliki cadangan bijih sebanyak 6,84 juta ton, dengan umur cadangan 46 tahun.
Emas memiliki cadangan bijih sebanyak 3,68 miliar ton, dan perak memiliki cadangan bijih 3,12 miliar ton. Keduanya diperkirakan memiliki umur cadangan selama 268 tahun.
Bauksit yang baru dilarang ekspor bijih pada 10 Juni 2023 lalu, memiliki cadangan bijih sebanyak 3,22 miliar ton, dengan umur cadangan diperkirakan 97 tahun.(Louis/ALP)
