JAKARTA, BN NASIONAL – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat program hilirisasi energi sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen membangun kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari dan industri Dimethyl Ether (DME) berbahan baku batubara kalori rendah, tanpa ketergantungan pada investor asing.
“Kita juga akan membangun refinery (kilang minyak) yang Insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500 ribu barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya, ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3/2025).
Kilang minyak ini akan memproduksi berbagai produk minyak bumi, termasuk BBM, mencapai 531.500 barel per hari. Proyek ini diperkirakan menelan investasi USD 12,5 miliar dan berpotensi menghemat 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara USD 16,7 miliar. Selain itu, proyek ini diharapkan menyerap 63.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung.
Di sektor mineral dan batubara (minerba), Kementerian ESDM mempercepat pembangunan industri DME sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Proyek ini akan dibangun di Muara Enim dan Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, dan Kutai Timur Kalimantan Timur.
“Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batubara low-calorie (kalori rendah) sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor (LPG),” kata Bahlil.
Bahlil menegaskan, proyek hilirisasi kali ini tidak akan bergantung pada investor asing. Seluruh pembiayaan dan bahan baku berasal dari dalam negeri, sedangkan teknologi akan diperoleh dari mitra luar negeri.
“Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden, memanfaatkan resource dalam negeri, yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capexnya semua dari Pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off takernya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tidak ada lagi yang tergantung kepada pihak lain,” jelas Bahlil.
Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD 40 miliar. Pemerintah juga menetapkan 26 sektor komoditas prioritas hilirisasi, termasuk minyak dan gas, mineral, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hilirisasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
