Bahlil Tidak Berikan Kuota RKAB Sesuai Permintaan Perusahaan, Dorong Beli dari Masyarakat

News14 Dilihat

JAKARTA, BN NASIONAL – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak ada pemangkasan kuota Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) mineral.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, persetujuan RKAB tersebut untuk menjaga keseimbangan antara supply and demand.

“Kita membuat RKAB itu berdasarkan sesuai kebutuhan. Pemangkasan (RKAB) belum ada,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

“Yang ada itu menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri, serta memperhatikan juga pelaku pengusaha lokal,” tambah Bahlil.

Bahlil juga menegaskan kepada perusahaan pabrik peleburan (smelter) untuk mengabil komoditas tambang dari masyarakat lokal sebanyak 40 persen.

“Jadi kalau industri perusahaan A mengajukan RKAB nya 20 juta contoh, kemudian dia untuk memenuhi stok pabriknya itu 20 juta, ya kita kasih dia 60 persen, 40 persen nya dia harus ngambil masyarakat lokal. Kalau tidak bagaimana masyarakat lokal, mau jual kemana,” jelas Bahlil.

Baca juga  MOI: Awas Kepentingan LGBT di Permendikbud PPKS

Diketahui, Kementerian ESDM hingga Desember 2024 menerima 830 pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 3 tahun (2024-2026) untuk komoditas mineral.

Dari 830 pengajuan RKAB komoditas mineral, Kementerian ESDM telah menyetujui 560 RKAB yang terdiri dari 336 disetujui untuk produksi dan 224 izin disetujui tanpa produksi.

Sementara 262 RKAB komoditas mineral ditolak, dan sisanya 6 dalam tahap evaluasi dan 2 menunggu tahapan.

Untuk komoditas nikel, terdapat 395 pengajuan. Disetujui 207, disetujui tanpa produksi 85, ditolak 98, dan untuk evaluasi sebanyak 5.

Sementara, Kementerian ESDM menerima 107 pengajuan komoditas timah. Namun, 58 pengajuan RKAB komoditas timah ditolak, dan 37 disetujui untuk produksi, serta 19 disetujui tanpa produksi.