JAKARTA, BN NASIONAL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto Kemarin, Kamis (21/8/2025) membahas kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional hingga penataan hilirisasi tambang.
“Kita bahas banyak hal, ya. Terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana di sektor pertambangan juga memberikan kontribusi. Kita kan tahu kan bahwa kontribusi di sektor pertambangan ini kan 15% dari total pendapatan negara. PNBP itu 10 koma sekian persen ditambah dengan PPN PPH,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (22/8/2025).
Menurut Bahlil, sektor energi dan pertambangan menjadi salah satu andalan penerimaan negara. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan lebih tertib, khususnya terkait izin usaha pertambangan (IUP).
“Yang berikut kita bicara tentang hilirisasi. Maksudnya penataan lahan, penataan tambang di kawasan hutan. Karena banyak, setelah dicek oleh Satgas, ada IUP-nya belum ada. Kemudian orang sudah melakukan penebangan, illegal mining. Nah ini kan kita harus tertibkan,” jelasnya.
Bahlil menambahkan, penertiban tambang ilegal merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
“Presiden pingin semuanya harus ditata dengan baik. Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan,” jelasnya.
