25.4 C
Jakarta

BPH Migas Bocorkan Ada Ribuan Pertashop Nakal Tidak Urus Izin

Published:

JAKARTA, BN NASIONAL

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membocorkan ada ribuan Pertashop di Indonesia yang tidak memiliki perizinan lengkap, karena sudah terlebih dahulu mendapatkan kemudahan dari Pertamina untuk membangun bangunan dulu.

Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) BPH Migas dengan Komisi VII DPR RI, Senin (27/5/2024). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman mempertanyakan izin apa saja yang harus d imiliki oleh setiap Pertashop.

“Persyaratan buat Pertashop apa saja?,” tanya Maman ke Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Erika menjawab, untuk Pertashop wajib untuk memiliki izin yang lengkap dan harus memiliki sistem digitalisasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung.

“Tentu perizinan harus d ilengkapi, karena banyak Pertashop tidak punya izin. Kemudian harus terdigitalisasi, harus punya perangkat pengawasan CCTV minimal seperti itu,” jelas Erika.

Ketika melakukan kajian bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), BPH Migas mendapat kenyataan hanya ada 700-an Pertashop yang telah memiliki kelengkapan izin dari total 6.400 unit yang beroperasi.

“Ketika kami melakukan kajian dari 6.400 Pertashop, hanya 700-an yang perizinannya sudah lengkap,” ujar Erika.

Artinya, masih ada lebih dari 5.000 Pertashop yang belum memenuhi seluruh perizinan yang d iperlukan. Dengan demikian, sulit bagi pemerintah untuk memberikan kuota Pertalite kepada Pertamini Pelat Merah dengan perizinan yang belum lengkap.

“Waktu itu memang ada semacam kemudahan. Jadi bangun (Pertashop) dulu, perizinannya belakangan. Perizinan satu atap itu bukan dari kami ya, tapi dari Pertamina dan Kemendagri,” jelas Erika.

BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga sendiri tengah melakukan uji coba penyaluran Pertalite lewat Pertashop di Pulau Sulawesi. Dari 29 Pertashop yang bakal d iuji coba, baru 10 unit yang memenuhi kelayakan sarana dan prasarana, serta satu unit telah mengimplementasikan penyaluran Pertalite lewat Pertashop.

Pemberian mandat bagi Pertashop untuk menjual JBKP Pertalite agaknya memang harus melewati jalan terjal. Pasalnya secara mendasar, Pertashop d ibangun bukan untuk menyalurkan BBM bersubsidi, melainkan untuk Jenis BBM Umum (JBU).

Sehingga, BPH Migas bersama UGM dan Pertamina telah mendiskusikan jalan tengah supaya Pertashop bisa tetap menjual Pertalite dan mendapat keuntungan yang lebih besar ketimbang menjual Pertamax.

Solusinya, sambung Erika, ialah menaikkan kelas Pertashop menjadi SPBU Kompak dengan berbagai persyaratan, perizinan, serta investsai tambahan.

“Tentu tidak bisa semua (Pertashop) kita lakukan uji coba. Hanya ada beberapa yang betul-betul sudah memenuhi perizinan, kemudian juga kita fokuskan pada daerah yang memang di sana belum ada SPBU, jadi itu sekaligus memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan BBM subsidi,” jelasnya.**

Related articles

Recent articles

spot_img