JAKARTA, BN NASIONAL – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan anggaran Rp5,86 triliun pada 2026 untuk memperluas akses listrik nasional. Anggaran ini akan difokuskan pada Program Listrik Desa (Lisdes) sebesar Rp5 triliun, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Rp835 miliar, serta pengawasan BPBL senilai Rp29,58 miliar.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, dana Lisdes diprioritaskan untuk membangun infrastruktur listrik di 1.135 lokasi. Rinciannya, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi di 988 lokasi senilai Rp2,46 triliun serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dan individual di 147 lokasi dengan anggaran Rp1,89 triliun. Adapun biaya pajak dan penunjang mencapai Rp550 miliar.
“Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan listrik pedesaan, Kementerian ESDM mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun,” kata Yuliot dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Selain itu, program BPBL ditargetkan menjangkau 417.500 rumah tangga tidak mampu dengan alokasi Rp835 miliar. Pemerintah juga menyiapkan Rp29,58 miliar untuk pengawasan pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah menargetkan 1,28 juta warga yang hingga kini belum menikmati listrik akan segera mendapat akses energi dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana menambahkan, kebutuhan total untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia mencapai Rp64,09 triliun.
“Secara total untuk mencapai seluruh masyarakat, seluruh rumah tangga itu diperlukan anggaran Rp61,65 triliun untuk Lisdes, dan BPBL-nya Rp2,44 triliun. Sehingga totalnya untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia diperlukan anggaran tambahan Rp64,09 triliun,” ujar Dadan.
