JAKARTA, BN NASIONAL – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia, terutama di desa-desa yang masih belum teraliri listrik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) fokus untuk menjalankan visi dan misi dari Presiden RI Praboowo Subianto.
“Dalam pembahasan RAPBN kali ini, kita mencoba untuk menerjemahkan apa yang menjadi visi, misi, dan arahan Bapak Presiden, khususnya terkait dengan persoalan listrik desa,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, Kementerian ESDM tetap mengupayakan pemanfaatan maksimal untuk memperluas jaringan listrik ke wilayah-wilayah tertinggal. Program ini menjadi salah satu prioritas utama kementerian, sejalan dengan aspirasi dan dorongan dari Komisi VII DPR.
“Kita dorong untuk melakukan pemasangan listrik di desa-desa yang belum ada listriknya dan belum ada sambungannya. Ini sejalan dengan ide dan gagasan sebagai instrumen dari Komisi XII,” ujar Bahlil.
Program elektrifikasi desa telah menjadi bagian penting dalam strategi ESDM guna mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai bahwa akses terhadap energi merupakan hak dasar dan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Bahlil juga mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap langkah-langkah Kementerian ESDM dalam mempercepat penyediaan infrastruktur energi di pelosok negeri.
“Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VII atas dukungannya, sehingga program ini bisa terus berjalan,” kata Bahlil.
Program listrik desa merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk mencapai elektrifikasi 100 persen di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sebagai wujud keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
