JAKARTA, BN NASIONAL – Pemerintah bergerak cepat menertibkan aktivitas tambang ilegal yang masih marak di berbagai daerah. Dalam waktu dekat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melantik Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) sebagai langkah konkret untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan di sektor pertambangan.
“Dirjen Gakkum ini sebentar lagi sudah mau dilantik. Untuk organisasinya sudah,” ujar Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Yuliot mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto sudah menetapkan nama yang akan mengisi posisi tersebut. Namun, ia belum mengungkapkan identitas sosok yang dimaksud. “Sebentar lagi akan dilakukan pelantikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan bahwa sebelum terbentuknya Ditjen Gakkum, Kementerian ESDM telah mulai melakukan evaluasi terhadap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sejak 2022. Hasilnya, sebanyak 2.078 IUP telah dicabut karena tidak melakukan kegiatan usaha.
Ke depan, Ditjen Gakkum akan berperan penting dalam mengawasi pemegang IUP, mulai dari kepatuhan terhadap perizinan hingga kontribusi ekonomi dari aktivitas tambangnya.
“Hingga berapa banyak tenaga kerja yang terserap (oleh kehadiran tambang), itu nanti akan ada evaluasi,” jelas Yuliot.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan bahwa direktorat baru ini akan dipimpin oleh aparat penegak hukum dari unsur kepolisian, militer, atau kejaksaan.
Bahlil mengakui bahwa selama ini pengelolaan tambang di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk lambatnya proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh pemegang IUP.
Dengan hadirnya Ditjen Gakkum, Bahlil berharap tata kelola sektor pertambangan akan menjadi lebih transparan dan tertib. “Kami ingin agar permasalahan IUP segera selesai dan tata kelola pertambangan lebih baik ke depan,” tegasnya.
