Kebijakan Booster Ditentukan oleh Hasil Sero Survei Antibodi

by admin
4 minutes read

Jakarta, BN Nasional — “Penetapan kebijakan booster masih dalam tahap perumusan menunggu hasil sero survei,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (30/11).

Wiku mengatakan, sero survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI bersama kalangan akademisi akan melaporkan hasil pembentukan kekebalan antibodi akibat vaksinasi maupun infeksi alamiah antara pekan ketiga atau keempat Desember 2021. Pernyataan itu disampaikan Wiku saat menjawab pertanyaan wartawan terkait urgensi vaksin penguat atau booster bagi masyarakat umum di tengah kemunculan varian baru SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 jenis Omicron.

Menurut Wiku, Technical Advisory Group on Virus Evolution WHO menyatakan, bahwa transmisi dan keparahan gejala yang ditimbulkan oleh varian Omicron masih belum pasti dan perlu diperdalam dengan studi lanjutan. “Sedangkan bukti awal disinyalir varian ini dapat menimbulkan reinfeksi pada penyintas Covid-19,” katanya.

Wiku mengingatkan, masyarakat untuk menunggu hasil studi lanjutan dengan tetap tenang namun harus berhati-hati. Wiku menambahkan pemerintah telah meningkatkan pengendalian Covid-19 di Tanah Air maupun pengawasan di setiap negara di dunia.

“Berdasarkan Surat Edaran Satgas Nomor 23 Tahun 2021, penundaan sementara kedatangan WNA dari beberapa negara yang ditetapkan berlatar belakang atas terjadinya transmisi komunitas kasus bervarian Omicron atau telah terjadinya kondisi penularan antarpenduduk dalam suatu negara atau wilayah yang sumber penularannya berasal dari dalam negara atau wilayah itu sendiri,” katanya.

Selain itu, kata Wiku, pemerintah terus memantau penyesuaian daftar negara yang terjangkit varian baru Covid-19 jika diperlukan. Sedangkan, untuk penerapan penyesuaian aktivitas kegiatan masyarakat menjelang masa Natal dan Tahun Baru, kata Wiku, tetap diberlakukan PPKM level 3 dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dr. Dewi Nur Aisyah menegaskan, bahwa penggunaan vaksin booster akan percuma apabila kekebalan kelompok belum terbentuk dan tidak bisa menghentikan penularan virus di masyarakat. Dewi menegaskan, manfaat vaksinasi selain untuk diri sendiri juga guna membentuk kekebalan kelompok di masyarakat agar tidak lagi terjadi penularan Covid-19 di komunitas.

Oleh karena itu, menurutnya vaksin penguat dosis ketiga akan percuma diberikan pada orang yang sudah menerima dosis kedua vaksinasi apabila cakupan imunisasi dosis kedua belum mencapai 80 persen dari populasi sebagai syarat kekebalan kelompok. Dewi mengatakan pemerintah saat ini baru memprioritaskan vaksin booster bagi orang berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan.

“Kebijakan booster masih mereka yang berisiko tinggi tenaga kesehatan. PR kita yang dua dosis masih banyak ini harus dikejar dulu,” katanya, Senin (29/11).

Dia menerangkan, sejauh ini vaksin yang ada sekarang masih memiliki efektivitas untuk mencegah penularan dari varian baru seperti Delta. Namun untuk varian Omicron masih menunggu hasil studi dari para peneliti.

Dewi menyebutkan, saat ini cakupan vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 66,52 persen dari target, dan vaksin kedua mencapai 45,30 persen secara nasional. Namun ketika dilihat dari setiap provinsi yang ada, baru lima provinsi yang cakupan vaksinasinya di atas 50 persen yaitu DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

“Artinya masih ada 29 provinsi yang masih rawan kalau terkena virus, masih bisa menyebar karena cakupan vaksinasinya masih di bawah 50 persen,” katanya.

Sedangkan berdasarkan kelompok yang divaksinasi, kelompok tenaga kesehatan dan petugas publik sudah lebih dari 100 persen yang divaksinasi. Namun yang perlu ditingkatkan lagi cakupannya adalah vaksinasi remaja yang mencapai 53 persen dosis kedua, dan lansia yang baru 33 persen vaksinasi dosis kedua.

Epidemiolog Masdalina Pane berpendapat, penggunaan vaksin booster Covid-19 atau vaksin penguat dosis ketiga sangat berguna. Namun, untuk saat ini menurutnya masih belum etis untuk diberikan.

“Booster tetap ada gunanya, tetapi secara etis belum bisa diberikan, karena masih cukup banyak yamg belum akses terhadap vaksin,” terang Masdalina kepada Republika, Selasa (30/11).

Karena, prinsip dasar dari vaksin adalah equity, equality dan non diskriminatif. “Kalau karena ada uang menghalangi orang lain akses terhadap vaksin ya itu tidak etis,” tegasnya.

Hal senada diunkapkan, epidemiolog Dicky Budiman. Menurutnya, tidak tepat bila booster tidak berguna bila kekebalan kelompok belum terbentuk.

“Data yang ada baik dari Israel atau Amerika, booster bermanfaat bagi individu dan kelompok rawan , itu terlihat di dunia nyata,” tegas Dicky

Dicky menjelaskan, booster dirancang untuk membantu orang mempertahankan tingkat kekebalan yang lebih lama. Sejauh ini FDA dan juga negara maju lain, telah mengesahkan tiga penguat (booster) vaksin — Pfizer-BioNTech, Moderna dan Janssen/Johnson & Johnson — yang sudah terbukti aman juga efektif bagi individu yang sebelumnya menerima vaksin Covid-19 yang mereknya berbeda.

“Studi di Israel booster untuk Pfizer hasilnya luar biasa, dengan efikasi 95 persen memghadapi delta varian di semua kelompok risiko tinggi dan kelompok umum dan tambahan satu lagi, booster penting ketika di satu daerah meningkat tajam kasusnya,” terang Dicky.

Sumber.

related posts