JAKARTA, BN NASIONAL – Pemerintah terus menggenjot peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional demi mencapai target lifting serta memperkuat ketahanan energi. Dalam upaya tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong pendekatan non-konvensional dan percepatan realisasi investasi, termasuk dari perusahaan migas multinasional seperti ENI asal Italia.
Ia menyoroti pentingnya akselerasi proyek migas ENI yang berpotensi besar terhadap tambahan lifting nasional.
“Salah satu contohnya adalah ENI. Kalau jadi 2029 rencana proyeknya selesai, tapi kita minta dimajukan menjadi tahun 2028, itu akan menghasilkan kurang lebih sekitar 1.500 mm gas dan 90 ribu barel konsentrat,” kata Bahlil saat meninjau infrastruktur energi di Kalimantan Timur, dikutip Senin (5/5/2025).
Saat ini, fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) milik ENI menjadi simpul penting dalam rantai distribusi migas, menghubungkan produksi gas dari FPU Jangkrik ke Senipah dan kilang LNG Bontang untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
Lebih lanjut, ENI tengah menyiapkan dua Proyek Strategis Nasional bernilai triliunan rupiah: Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan potensi 2,67 TCF gas dan 66 juta barel minyak, serta Geng North dengan cadangan 5,3 TCF gas. Investasi besar pun telah digelontorkan—USD 3,7 miliar untuk Southern Hub (IDD) dan USD 11,4 miliar untuk Northern Hub.
Tak hanya mempercepat proyek-proyek baru, optimalisasi sumur-sumur migas lama juga menjadi perhatian. Bahlil meninjau langsung aktivitas produksi Pertamina Hulu Mahakam dan menyebutkan adanya peningkatan signifikan dari sumur tua yang sebelumnya diperkirakan menurun.
“Kita tadi ke Pertamina Hulu Mahakam dan kita ngecek sekalipun ini memang sumur-sumur tua, tapi mereka masih mampu mempertahankan lifting (gas) dan bisa mendongkrak dari asumsi awal yang turunnya kurang lebih sekitar 200-300 mmscfd, sekarang sudah naik menjadi 400 sampai dengan 500 mmscfd,” jelas Bahlil.
Pemerintah juga terus mendorong penyederhanaan perizinan sebagai langkah strategis untuk mendukung operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Bahlil menegaskan bahwa birokrasi yang rumit justru menjadi penghambat produksi migas.
Menurutnya, keluhan dari kontraktor terkait perizinan yang berbelit menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian ESDM menggandeng Pemerintah Daerah, termasuk para gubernur, untuk mempercepat proses perizinan di daerah.
