Bali, BN Nasional – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Kerangka Kerja dan Manual Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atau Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk dukungan dan fasilitas pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11/2022).
“Kenapa ESG dan kenapa sekarang? Kebutuhan untuk membangun infrastruktur bagi Indonesia sangatlah jelas. Komitmen SDGs 2030 dimana salah satu bagian terpenting dari SDGs adalah infrastruktur yang berkelanjutan dalam hal ini sangat jelas terlihat,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menerangkan bahwa kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur ini sangatlah banyak. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur diperkirakan mencapai USD 6 triliun.
“Jadi pembiayaan adalah satu hal. Dan ini bukan hal baru, Anda sudah cukup lama meliput acara semacam ini dan kami selalu berbicara tentang kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur. Jadi bagaimana kita dapat menarik lebih banyak modal tidak hanya dari publik tetapi yang terpenting dari swasta, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga secara global untuk membiayai infrastruktur, salah satunya adalah dengan mengadopsi prinsip ESG,” jelas Sri Mulyani.
ESG kini menjadi prinsipal yang diadopsi secara luas dan umum dalam konteks praktik pembiayaan infrastruktur secara global. Adopsi ESG dalam proses bisnis pengelolaan dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur diharapkan dapat memastikan penyediaan infrastruktur menghasilkan dampak positif sosial-ekonomi sekaligus meminimalisasi potensi risiko dampak negatif pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
“Artinya jika Anda membangun infrastruktur, Anda tidak hanya membangun proyek batu bata dan perangkat yang keras. Infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai pengentasan kemiskinan ini harus dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan masyarakat dan oleh karena itu secara sosial perlu juga dalam kualitas yang baik atau bahkan kualitas yang sangat baik,” jelasnya.
Sri menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga secara sosial kemasyarakatan tidak merugikan mereka. Infrastruktur juga perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tidak boleh ada korupsi dalam pelaksanaanya.
Menurutnya, aspek keberlanjutan juga sangat penting. Infrastruktur tidak seharusnya memperburuk lingkungan, baik berupa perubahan iklim atau bahkan kerusakan lingkungan alam, keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan lainnya.
“Jadi (melalui ESG) ini benar-benar menempatkan infrastruktur sebagai solusi yang kompatibel secara sosial, bertata kelola, dan juga berkelanjutan secara lingkungan. Ini tidak mudah. Harus saya katakana bahwa banyak negara berkembang atau bahkan negara maju ingin membangun infrastruktur yang cepat dan murah tentunya,” kata Sri Mulyani.
“Jika berbicara tentang Infrastruktur misalnya, seperti jalan dalam hal ini, pelabuhan atau bandara, atau telekomunikasi, sanitasi air, ini semua infrastruktur yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan, untuk mendukung pertumbuhan dan untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi (yang paling penting juga) bagaimana Anda akan membangun infrastruktur ini dengan cara yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan dapat diterima secara sosial dan juga melalui tata kelola yang baik,” tambahnya.(Louis)
