JAKARTA, BN NASIONAL
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembentukan dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya bertujuan untuk menyelaraskan upaya pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah perkotaan, termasuk kemacetan dan banjir.
“Terdapat sejumlah masalah bersama seperti banjir, transportasi, sampah, polusi, dan lain-lain yang memerlukan koordinasi yang baik untuk perencanaan pembangunan,” ujar Tito saat berkunjung ke kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/03/2024).
Menurut Tito, Jakarta tidak lagi memiliki batas alam wilayah yang jelas dengan kawasan penyangga sekitarnya, sehingga masalah-masalah tersebut berdampak saling menyambung dengan kondisi di wilayah sekitar, seperti banjir, penumpukan sampah, dan kemacetan.
Oleh karena itu, Tito menilai pentingnya kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah kota untuk menangani permasalahan tersebut secara holistik.
Dia juga mencontohkan kebijakan otonomi khusus yang d iterapkan di Papua sebagai upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan.
“Kami mengambil inspirasi dari Papua, di mana harmonisasi antara kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat sangat penting untuk percepatan pembangunan di Papua,” ungkapnya d ikutip dari Antaranews.com.
Namun, Tito menegaskan bahwa pengangkatan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan d ilakukan langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.
“Detail komposisi dewan tersebut akan d itetapkan oleh presiden,” tambahnya.*[]
