PBB Berencana Gelar Climate Ambition Summit pada 2023

BN Nasional – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dia berencana menggelar “Climate Ambition Summit” pada September tahun depan. Penanganan perubahan iklim menjadi fokus utama dalam konferensi tersebut.

”Undangan (ke konferensi) terbuka. Tapi ada harga masuk, dan harga masuk tidak dapat dinegosiasikan; (yakni) tindakan iklim yang kredibel, serius dan baru, serta solusi berbasis alam yang akan menggerakkan jarum ke depan dan menanggapi urgensi krisis iklim harus disajikan,” kata Guterres dalam konferensi pers tahunannya, Senin (19/12/2022), dikutip Anadolu Agency.

Guterres mengungkapkan, saat ini dunia masih bergerak ke arah yang salah untuk memerangi perubahan iklim. “Target (pembatasan pemanasan bumi hingga) 1,5 derajat (Celcius) terengah-engah. Rencana iklim nasional gagal total,” ujarnya.

Guterres mengatakan dia akan terus mendorong pakta solidaritas iklim. Dalam konteks ini, semua penghasil emisi besar harus melakukan upaya ekstra guna memangkas produksi emisi pada dekade ini. Sebab hal itu sejalan dengan tujuan pembatasan pemanasan bumi hingga 1,5 derajat Celcius.

Baca juga  Puluhan pemukim mengotori Masjid Aqsa di bawah penjagaan polisi

Dia meminta pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil turut meningkatkan upaya mereka. ”Saya tidak pernah menolak keharusan bagi kita semua untuk menghadapi ancaman eksistensial ini, dan saya tidak akan mengalah,” ucapnya.

Perjanjian Iklim Paris yang dicapai pada 2015 bertujuan membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2 derajat Celcius. Targetnya adalah menjaga pemanasan bumi hanya hingga 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Dalam perjanjian itu, negara-negara diserukan mengurangi emisi mereka hingga separuhnya hingga 2030 dan turun menjadi nol pada 2050.

Sementara itu, pada Senin lalu, para negosiator dalam United Nations Biodiversity Conference (COP15) telah mencapai sejumlah kesepakatan dalam misi perlindungan keanekaragaman hayati di dunia. Penyediaan dana bagi negara miskin dan berkembang untuk pelaksanaan konservasi serta perlindungan hak-hak masyarakat adat merupakan dua poin penting dalam paket kesepakatan tersebut.

“Kami memiliki sebuah paket di tangan kami yang saya pikir dapat membimbing kita saat kita semua bekerja sama untuk menghentikan dan mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati serta menempatkan keanekaragaman hayati di jalur pemulihan untuk kepentingan semua orang di dunia. Kita bisa benar-benar bangga,” kata Menteri Lingkungan Hidup Cina Huang Runqui kepada para delegasi sebelum paket kesepakatan diadopsi pada Senin pagi.

Baca juga  Studi Baru Menantang Klaim Pemakaman Homo naledi

China merupakan pemegang kursi kepresidenan COP15 tahun ini. Namun karena situasi Covid-19 di Negeri Tirai Bambu, konferensi COP15 direlokasi ke Montreal, Kanada. Terkait kesepakatan yang telah diadopsi, salah satu poin terpenting adalah komitmen melindungi 30 persen tanah dan air yang dianggap vital bagi keanekaragaman hayati pada 2030. Saat ini, 17 persen wilayah daratan dan 10 persen wilayah laut dilindungi.

Selain komitmen melindungi 30 persen tanah dan air, kesepakatan juga menyerukan peningkatan dana dari berbagai sumber sebesar 200 miliar dolar AS pada 2030 untuk keanekaragaman hayati. Para delegasi juga menyepakati penghapusan atau reformasi subsidi yang dapat menghasilkan tambahan 500 miliar dolar AS bagi konservasi alam.

Sebagai bagian dari paket pembiayaan, kerangka kerja menyerukan peningkatan dana setidaknya 20 miliar dolar AS per tahun pada 2025 untuk negara-negara miskin. Jumlah itu akan meningkat menjadi 30 miliar dolar AS setiap tahun pada 2030. Mendanai upaya konservasi di bagian dunia yang menyimpan beberapa keanekaragaman hayati paling menonjol menjadi salah satu poin penting dalam paket kesepakatan.

Baca juga  Jenderal AS: Rudal Hipersonik China 'Berkeliling Dunia'

Dalam kesepakatan juga disebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya dari alam, seperti obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dibagi secara adil dan merata. Dalam proses pengumpulan atau penghimpunan bahan-bahan tersebut, hak-hak masyarakat adat harus dilindungi.

“Banyak dari kami menginginkan lebih banyak hal dalam teks dan lebih banyak ambisi. Tapi kami memperoleh paket (kesepakatan) yang ambisius,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kanada Steven Guilbeault.

Menurut dia, tak ada yang menyangka dalam COP15 para delegasi bisa menyepakati poin tentang menghentikan aktivitas perusakan dan memulihkan keanekaragaman hayati, termasuk mengurangi penggunaan pestisida. “Ini adalah kemajuan yang luar biasa,” ucap Guilbeault.

sumber : AP