JAKARTA, BN Nasional – Pemerintah terus melakukan evaluasi mendalam terkait kebijakan penyaluran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram, dan listrik, dengan tujuan memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang memimpin Tim Kajian Kebijakan Subsidi Energi, menyampaikan hal ini usai rapat koordinasi perdana dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut, sejumlah opsi disepakati sebagai kesimpulan awal. Salah satu poin utama adalah bahwa skema subsidi LPG 3 kg akan tetap dilanjutkan tanpa perubahan.
Sementara untuk subsidi BBM dan listrik, masih dibutuhkan kajian lebih lanjut terkait metode penyaluran yang paling efektif. Hasil evaluasi ini diharapkan akan menjadi rekomendasi yang komprehensif untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pengambilan keputusan yang optimal.
“Dalam rapat tadi, kita menghasilkan beberapa kesimpulan sementara. Untuk LPG 3 kg, kami akan mengusulkan kepada Presiden agar tidak ada perubahan, karena LPG ini penting untuk UMKM, ibu rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga,” ujar Bahlil dalam konferensi pers usai rapat di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Sementara itu, subsidi untuk BBM dan listrik masih dalam tahap kajian mendalam. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah menunggu laporan dari berbagai stakeholder, termasuk BPH Migas, Pertamina, dan PLN, untuk memastikan kebijakan subsidi tersebut dapat dirancang dengan tepat.
“Untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan kajian lebih mendalam. Laporan dari BPH Migas, Pertamina, dan PLN akan menjadi bahan penting dalam menyusun formula yang tepat untuk diusulkan kepada Presiden,” kata Bahlil.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan untuk subsidi BBM dan listrik adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). “BLT merupakan salah satu opsi yang akan diputuskan nanti pada saat yang tepat,” tambahnya.
Bahlil menekankan pentingnya penyaluran subsidi yang benar-benar tepat sasaran. Subsidi yang dinilai kurang sesuai akan diberikan dalam bentuk alternatif lainnya.
“Misalnya, subsidi untuk kendaraan umum dengan plat kuning kemungkinan akan tetap diberikan, karena ini sesuai sasaran. Namun, bagi yang kurang tepat sasaran, kita akan atur bentuk lain, baik berupa cash maupun barang. Yang penting, subsidi tetap ada, namun bentuknya bisa berbeda sesuai kebutuhan,” pungkas Bahlil.
Dengan opsi-opsi yang tengah dikaji, pemerintah berharap kebijakan subsidi energi ini dapat menjamin bantuan yang lebih efisien dan sesuai untuk masyarakat yang paling membutuhkan.
