25.4 C
Jakarta

Perizinan Tambang Ormas 6 Agama Tetap Lewat Kementerian ESDM

Published:

JAKARTA, BN NASIONAL

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, pembagian wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasai kemasyarakatan (ormas) dari 6 agama tetap melalui Kementerian ESDM.

Ormas keagamaan dari agama yang diakui di Indonesia, yakni Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Khonghucu akan mendapatkan IUP dari pencabutan IUP maupun penciutan dari bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

“Itu nanti izinnya juga ke sini yang dialokasikan hanya untuk ormas keagamaan kan cuman ada 6,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Selasa (4/6/2024).

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengesahkan aturan yang dapat memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan Pasal 83A dalam beleid tersebut.

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi beleid yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tertanggal 30 Mei 2024.

Adapun penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan itu merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

PP Nomor 25 Tahun 2024 tersebut juga mengatur Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan tanpa adanya persetujuan menteri.

“Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali,” tertulis dalam Pasal 83A Ayat 4.

Di sisi lain, aturan itu juga melarang badan usaha kelolaan ormas keagamaan untuk bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya ataupun afiliasinya dalam mengelola WIUPK.

Sementara untuk jangka waktu penawaran WIUPK prioritas kepada ormas keagamaan, ditetapkan selama lima tahun sejak PP Nomor 24 Tahun 2025 disahkan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi masyarakat keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden,” lanjut regulasi.**

Related articles

Recent articles

spot_img